Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

YLKI: Kenaikan Tarif Penyeberangan Harus Sesuai Daya Beli Masyarakat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai usulan kenaikan tarif tersebut sudah menjadi hak operator namun perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 02 Juni 2022  |  04:13 WIB
YLKI: Kenaikan Tarif Penyeberangan Harus Sesuai Daya Beli Masyarakat
Situasi Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Jumat (6/5/2022) siang. Belum tampak adanya antrean kendaraan mengular menjelang puncak arus balik Lebaran 2022 - BISNIS / Rezha Hadyan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha angkutan penyeberangan mengusulkan kenaikan tarif Situasi Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Jumat (6/5/2022) siang. Belum tampak adanya antrean kendaraan mengular menjelang puncak arus balik Lebaran 2022 / BISNIS - Rezha Hadyan. sebesar 37 persen di tengah kenaikan harga komoditas komponen pendukung kapal seperti plat baja, metal, marine coating (cat), dan oli.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai usulan kenaikan tarif tersebut sudah menjadi hak operator. Apalagi, penyesuaian tarif terakhir dilakukan pada Mei 2020 silam.

Kendati demikian, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut harus ada data tentang berapa kemampuan membayar para konsumen dari pengguna jasa atau konsumen.

"[Usulan kenaikan tarif] Ini cukup absah. Tetapi agar lebih absah, usulan itu harus ada data tentang berapa sebenarnya kemampuan membayar dari penumpang ASDP [angkutan sungai, danau, dan penyeberangan]," terang Tulus, Rabu (1/6/2022).

Tulus mewanti-wanti agar kenaikan tarif penyeberangan yang diusulkan jangan sampai melewati batas kemampuan membayar atau daya beli konsumen.

Di sisi lain, Tulus berpesan agar operator juga bisa menjamin mutu dan kualitas layanan yang diberikan. Terutama, terkait dengan keamanan dalam penyeberangan.

"Apakah ada jaminan nanti setelah naik [tarif] akan ada peningkatan pelayanan dan jaminan dari sisi safety?," tutur dia.

Senada, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mewanti-wanti agar nantinya pembahasan evaluasi penyesuaian tarif penyeberangan didasarkan oleh studi dan data penumpang. Tidak hanya soal keabsahan, namun juga soal potensi subsidi.

"Misalnya apakah perlu subsidi atau tidak? Dari studi itu kelihatan kalau subsidi siapa yang akan menerima? Jangan semua, kalau yang mampu biarin saja," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno.

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo meminta agar penyesuaian tarif dilakukan juga agar bisa melanjutkan pemulihan setelah adanya Angkutan Lebaran April-Mei lalu.

Ke depan, Khoiri melihat adanya potensi peningkatan volume penumpang selama hari-hari besar nasional dan keagamaan seperti Natal dan tahun baru, kendati diprediksi tidak akan sebesar Idulfitri.

Namun, pemulihan yang diharapkan tersebut dinilai tidak akan terwujud apabila tidak ada peran dari pemerintah, khususnya kebijakan terkait dengan penyesuaian tarif penyeberangan.

"Tanpa tarif yang memadai rasanya tidak mungkin keselamatan pelayaran dan jaminan standar pelayanan bisa tercapai," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelabuhan pelayaran feri penyeberangan
Editor : Dwi Nicken Tari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top