Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Politisi Nasdem Berharap Subsidi Minyak Goreng Curah Tidak Dicabut

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun memesankan pemerintah untuk terus mempertahankan subsidi atau bantuan minyak goreng curah bagi masyarakat miskin.
Szalma Fatimarahma
Szalma Fatimarahma - Bisnis.com 26 Mei 2022  |  00:45 WIB
Seorang pengunjung memilih minyak goreng kemasan di Supermarket GS, Mal Boxies123, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/12/2021).  - Antara Foto/Arif Firmansyah/tom.\r\n
Seorang pengunjung memilih minyak goreng kemasan di Supermarket GS, Mal Boxies123, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/12/2021). - Antara Foto/Arif Firmansyah/tom.\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun memesankan pemerintah untuk terus mempertahankan subsidi atau bantuan minyak goreng curah bagi masyarakat miskin.

Rudi menyebutkan bahwa keputusan terkait pencabutan subsidi minyak goreng curah yang dipilih pemerintah, dapat menimbulkan masalah baru yang akan semakin membebani masyarakat.

Menurutnya, sebelum mengesahkan kebijakan tersebut, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan diri kepada golongan masyarakat prasejahtera, agar dapat mengetahui apakah langkah tersebut telah sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Kita melihat kondisi masyarakat, kalau masyarakatnya sedang susah, berarti pemerintah wajib untuk membantu,” jelas Rudi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/5/2022).

Adapun Politisi Nasdem tersebut menilai bahwa perlu adanya transparansi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana (BPDPKS) terhadap masyarakat, terkait penyedian subsidi dana minyak goreng curah.

BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat tetapi penyalurannya tidak tepat. Seharusnya  mereka itu terbuka kepada rakyat dalam hal ini wakil rakyatnya juga, tentu kita akan selidiki lagi permasalahannya ada dimana,” tegas Rudi.

Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei mendatang.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan bahwa kebijakan minyak goreng domestik bakal kembali beralih pada kewajiban pasokan dalam negeri yang dibarengi dengan domestic price obligation atau DPO.

Kendati demikian, Putu menyampaikan bahwa  pemerintah sampai saat ini belum memutuskan ihwal besaran persentase DMO untuk produksi minyak goreng tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr minyak goreng BPDP Kelapa Sawit
Editor : Pandu Gumilar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top