Bisnis.com, JAKARTA — Energy Watch meminta pemerintah untuk mempercepat rencana penerapan subsidi tertutup untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan liquid petroleum gas (LPG) 3 Kilogram di tengah temuan maraknya penyaluran subsidi energi pada awal tahun ini yang tidak tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan percepatan penerapan skema penyaluran subsidi tertutup itu juga menyusul beban subsidi dan kompensasi energi yang terlanjur lebar di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.
“Ini harus segera dilakukan apalagi di tengah harga komoditas energi yang naik cukup tinggi yang belakangan menambah beban subsidi dan kompensasi energi yang harus dikeluarkan negara,” kata Mamit melalui sambungan telepon, Kamis (26/5/2022).
Kendati demikian, dia mengakui, upaya percepatan implementasi subsidi tertutup itu relatif sulit dilakukan di tengah minimnya kesiapan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dihimpun Kementerian Sosial (Kemensos).
Di sisi lain, dia mengatakan, keterlambatan penerapan skema subsidi tertutup bakal berdampak serius pada postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Menurutnya, alokasi subsidi dan kompensasi energi yang disiapkan hingga Rp350 triliun bakal jebol apabila penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Konsekuensinya, arus kas PT Pertamina (Persero) bakal defisit makin lebar yang belakangan memengaruhi kinerja operasi perseroan.
“Kalau tidak diterapkan subsidi tertutup ini, anggaran negara pasti jebol akan ikut mengganggu pembangunan di sektor-sektor yang lain walaupun orang bilang ada windfall dari harga CPO dan batu bara, tapi saya kira windfall itu tidak cukup,” tuturnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Selain itu, Edy menambahkan, pemerintah menyadari skema subsidi terbuka lebih banyak tidak tepat sasaran yang dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas.
Berdasarkan data milik KSP, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG sudah mencapai Rp34,8 triliun per April 2022. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.
“Dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas, karena masyarakat yang harusnya tidak masuk kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin justru ikut menikmatinya,” kata Edy melalui siaran pers, Rabu (25/5/2022).
Edy mengatakan implementasi transformasi skema subsidi energi bakal disesuaikan dengan pergerakan asumsi makro perekonomian nasional. Sembari pemerintah juga masih menunggu kesiapan dari DTKS.
