Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) masih menunggu keputusan pemerintah terkait dengan rencana penerapan subsidi tertutup untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, solar dan bahan bakar gas atau liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram untuk memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran.
Pjs Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Heppy Wulansari mengatakan terjadi ketimpangan realisasi konsumsi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi hingga paruh pertama tahun ini. Dengan demikian, Pertamina mensinyalir terjadi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat.
Penyaluran energi bersubsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung Pertamina berpotensi melampaui tambahan alokasi yang diberikan pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
“Saat ini, konsumsi solar subsidi mencapai 93 persen, sedangkan solar industri hanya sekitar 7 persen. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan asumsi bahwa saat ini industri terus menggeliat dan membutuhkan energi solar yang lebih besar,” kata Heppy melalui pesan singkat, Kamis (26/5/2022).
Heppy menerangkan ketimpangan konsumsi BBM itu disebabkan karena selisih harga yang cukup lebar antara solar subsidi dan industri. Malahan, disparitas harga itu juga turut memicu penyelewengan BBM bersubsidi di tengah masyarakat yang belakangan ikut merugikan arus kas Pertamina dan pendapatan negara dari sektor pajak.
Sementara itu, untuk BBM jenis Pertalite, berdasarkan catatan Pertamina per Mei 2022, konsumsinya telah mencapai 80 persen dari keseluruhan penggunaan gasoline. Adapun, konsumsi LPG 3 Kilogram sudah menyentuh di angka 93 persen dari keseluruhan konsumsi LPG secara nasional.
“Pengaturan BBM dan LPG Subsidi merupakan ranah pemerintah mulai dari penetapan kuota, siapa saja yang berhak mendapatkannya hingga mekanisme di lapangannya. Hal ini tentu bertujuan agar BBM dan LPG dapat tepat sasaran,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Selain itu, Edy menambahkan, pemerintah menyadari skema subsidi terbuka lebih banyak tidak tepat sasaran yang dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas.
Berdasarkan data milik KSP, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG sudah mencapai Rp34,8 triliun per April 2022. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.
“Dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas, karena masyarakat yang harusnya tidak masuk kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin justru ikut menikmatinya,” kata Edy melalui siaran pers, Rabu (25/5/2022).
