Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kucurkan Tambahan Subsidi BBM, Ekonom Imbau Pemerintah Fokus Stabilisasi Harga Energi

Ekonom menilai pemerintah harus memperhatikan dana subsidi BBM ini. Sejauh ini, dana APBN masih tersedia asal pemerintah mau fokus ke stabilisasi harga energi.
Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya
Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA — Terobosan yang dilakukan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga agar harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan BBM penugasan Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak mentah dunia mendapatkan apresiasi pengamat ekonomi.

Kendati demikian, pemerintah diminta untuk turut memprioritaskan pemulihan arus kas Pertamina yang defisit cukup lebar akibat beban kompensasi selama dua tahun terakhir.

Pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai positif kebijakan pemerintah dengan menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp71,8 triliun. Menurut Bhima, penambahan subsidi BBM sejatinya imbas dari disparitas harga harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang terlampau jauh.

Harga Pertamax dan Pertalite selisihnya relatif jauh yang belakangan mendorong migrasi dari BBM kadar oktan (RON) 92 jenis Pertamax ke BBM RON 90, yaitu Pertalite.

“Dengan kondisi ini pemerintah harus all out menjaga subsidi energi. Dana masih tersedia asal pemerintah mau fokus ke stabilisasi harga energi sekaligus membantu meringankan cashflow Pertamina,” kata Bhima melalui siaran pers, Selasa (24/5/2022).

Pemerintah dan Pertamina hingga saat ini kompak tidak menaikkan harga solar subsidi yang masih Rp5.150 per liter dan Pertalite dipertahankan pada harga Rp7.650 per liter. Padahal harga keekonomian dua jenis BBM itu kini Rp12.119 untuk solar dan Rp12.665 per liter Pertalite.

Adapun BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax Series, harganya ditetapkan oleh badan usaha. Pertamina selaku penjual Pertamax Series diberikan kewenangan menjual harga BBM nonsubsidi tersebut, menaikkan ataupun menurunkannya, sesuai dengan tren harga minyak global dan kurs dolar AS.

Kendati demikian,dia meminta pemerintah untuk ikut meringankan arus kas Pertamina di tengah membengkaknya beban subsidi dan kompensasi saat ini. Pemerintah dapat memprioritaskan alokasi pembayaran piutang ke Pertamina yang nilainya sekitar Rp100 triliun.

“Pemanfaatan windfall pendapatan negara dari booming harga komoditas idealnya sebagian juga masuk ke subsidi energi,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk belanja subsidi dan perlindungan sosial. Penambahan anggaran dan kompensasi BBM sendiri mencapai Rp275 triliun.

Pengajuan penambahan alokasi itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) terkait persetujuan tambahan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas. Raker itu berlangsung pada Kamis (19/5/2022) pagi.

Sri Mulyani memaparkan bahwa tingginya harga komoditas dan energi menyebabkan adanya selisih antara asumsi harga minyak atau Indonesia crude price (ICP) yang tercantum dalam APBN, yakni US$63 per barel. Saat ini, rata-rata harga ICP telah mencapai US$99,4 per barel.

Hal tersebut menyebabkan adanya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani menyebut bahwa kebutuhan biaya subsidi akan melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun dan kompensasi melonjak dari Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.

"Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua," ujar Sri Mulyani pada Kamis (19/5/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper