Menteri Bahlil Kritik Mekanisme Harga Perdagangan Karbon

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai regulasi global terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil saat ini.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, dibandingkan dengan negara berkembang, harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik. Ini termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.

Bahlil khawatir, masyarakat di sekitar hutan dapat memelihara hutan jika negara-negara tak mampu melakukan mitigasi dan mediasi secara baik.

"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan," kata Bahlil  dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 bertajuk "Unblocking Carbon Markets" di Davos, Swiss, Senin (23/5/2022), mengutip siaran pers Selasa (24/5/2022).

Selain itu Bahlil menyampaikan, negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi dalam hal ini. Karena itu, menurutnya diperlukan kolaborasi yang baik agar negara-negara tak hanya mampu melahirkan produk yang hijau, namun juga suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi.

Di lain sisi, Bahlil mengajak investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi, mengingat Presiden Joko Widodo saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era zero emission pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap.

“Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka,” janji Bahlil.

Tak hanya itu, Indonesia saat ini juga berfokus pada mewujudkan ekosistem industri hilirisasi dalam rangka mendorong investasi hijau di Indonesia, salah satunya ekosistem industri baterai listrik. Ini, kata Bahlil merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan membentuk tata kelola lingkungan yang baik.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengelolaan kebun sawit dengan memperhatikan rekomendasi dari global.

"Tidak lagi menebang dan saat ini sedang diberlakukan moratorium penebangan hutan untuk menjadi kebun sawit," kata Bahlil.