Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menaikkan anggaran belanja subsidi energi sebagai imbas dari lonjakan harga komoditas global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran subsidi energi, untuk BBM dan LPG, serta listrik, awalnya ditetapkan sebesar Rp134,0 triliun dengan asumsi harga minyak mentah ICP sebesar US$63 per barel.
Jumlah subsidi energi tersebut harus dinaikkan menjadi Rp208,9 triliun, sejalan dengan kenaikan asumsi ICP ke level US$100 per barel.
Jumlah anggaran untuk kompensasi energi pun dinaikkan, dari yang awalnya Rp18,5 triliun menjadi Rp234,6 triliun.
Dengan demikian, total anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp152,5 triliun menjadi Rp443,6 triliun.
"Pilihannya hanya dua, kalau ini [anggaran subsidi dan kompensasi] tidak dinaikkan harga BBM dan listrik naik, kalau harga BBM dan listrik tidak naik ya ini yang naik. Tidak ada in between, pilihannya hanya dua," kata Sri Mulyani, Kamis (19/5/2022).
Baca Juga
Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun guna menjaga daya beli di tengah ancaman lonjakan inflasi.
Alhasil, belanja negara diperkirakan akan melonjak menjadi sebesar Rp3.106,4 triliun, dari awalnya target APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa langkah perubahan APBN yang dilakukan Kemenkeu merupakan langkah yang tepat, terutama jika melihat deviasi realisasi dari sejumlah asumsi makro 2022.
Menurutnya, dengan langkah pemerintah tersebut, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga.
“Dengan penambahan subsidi ini maka ongkos yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar komoditas energi seperti listrik ataupun Pertalite bisa disimpan dan/atau dialokasikan untuk konsumsi yang lain karena biaya subsidi energinya ditanggung pemerintah,” katanya kepada Bisnis, Kamis (19/5/2022).
Di samping itu, Yusuf mengatakan dampak dari kebijakan tersebut juga akan menahan kenaikan inflasi, ketimbang jika pemerintah mengambil opsi untuk tidak menambah anggaran subsidi.
Penambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp18,6 triliun menurutnya juga perlu diapresiasi. Pasalnya, tantangan pemulihan ekonomi saat ini adalah ancaman kenaikan inflasi.
Sri Mulyani pun memperkirakan laju inflasi tahun ini akan mendekati batas atas target inflasi di kisaran 2 hingga 4 persen.
Yusuf mengatakan, tantangan inflasi ke depan akan ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya seberapa lama konflik Rusia dan Ukraina berlangsung, serta prospek pemulihan ekonomi di China dan Amerika Serikat (AS).
Jika pemulihan ekonomi di kedua negara itu terganggu, maka pemulihan ekonomi dan rantai prospek global akan terdampak.
“Transmisi ke dalam negeri juga ada pada masih akan tingginya beberapa harga komoditas seperti misalnya CPO. Jika kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya tidak bisa berjalan secara optimal, maka inflasi tentu akan ikut terkerek,” jelasnya.
