Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat jumlah pengangguran terbuka hingga Februari 2022 mencapai 8,4 juta orang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menyampaikan berdasarkan data Biro Pusat Statistik ini jumlah pengangguran di Tanah Air turun 350.000 orang menjadi 8,4 juta orang. Pada Februari 2021, jumlah pengangguran sebanyak 8,75 juta orang.
Dengan capaian ini maka tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 5,83 persen. Anwar menjanjikan akan terus menekan jumlah pengangguran terbuka ini baik penyaluran maupun memberikan pelatihan.
“Tentu kita lihat data dari BPS ini sektor-sektor mana yang tumbuh secara signifikan, akan kita perkuat dengan intervensi penambahan keterampilan yang dibutuhkan agar dia [pekerja] semakin lebih baik dan kompetitif,” ujar Anwar, Senin (9/5/2022).
Berdasarkan data BPS, sektor pertanian, perdagangan, dan industri olahan menjadi tiga teratas yang menyerap tenaga kerja. Sementara pada sektor administrasi pemerintahan turun serapannya sebanyak 30.000 orang akibat belum ada penerimaan PNS. Selain itu, lapangan kerja di real estate juga mengalami penurunan akibat lesunya sewa rumah dan apartemen sehingga terjadi pengurangan jumlah pekerja sebanyak 21.000 orang.
Anwar mengatakan sejak pandemi Covid-19 berlangsung, Kemenaker mendorong pelatihan yang sifatnya blended atau campuran antara online dan offline. Pelatihan didahului secara online kemudian setelah selesai akan dilanjutkan pelatihan offline.
“Melalui blended training, dari sisi jumlah bisa kita tingkatkan, cost-nya tidak sebesar pelatihan yang dilakukan secara offline. Saat ini kita dorong setiap BLK untuk melakukan pelatihan yang sifatnya blended training,” lanjut Anwar.
Sebelumnya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk mengembalikan alokasi dana terhadap pelatihan bagi para pekerja.
Akibat pandemi, Timboel menjelaskan, alokasi awal Kartu Prakerja sebesar Rp3,5 juta tersebut dialihkan untuk bantuan berupa dana kepada para calon pekerja tersebut. Menurut Timboel, dengan kondisi pandemi yang semakin menurun, seharusnya alokasi dana tersebut kembali ke orientasi awal, yaitu untuk biaya pelatihan.
“Dengan alokasi yang lebih baik dari sisi anggaran, SDM kita lebih mumpuni. Jangan sampai investor datang saat di sisi kesehatan sudah baik namun SDM belum siap,” kata Timboel.
