Peran Pesantren di Sektor UMKM Digenjot, Kemenko Gencar Promosi KUR

Sebanyak 12.469 pesantren atau 39,7 persen dari total pesantren, memiliki potensi secara ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal.

Ni Luh Anggela - Bisnis.com

Kamis, 21 April 2022 | 08:50

Kegiatan berkebun di meresmikan Kebun Gizi Hidroponik di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Senin (17/12/2018)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pondok pesantren memiliki peran yang strategis guna mendukung ekonomi dan keuangan syariah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 36.080 pesantren dengan lebih dari 4,2 juta santri.

"Sebanyak 12.469 pesantren atau 39,7 persen dari total pesantren, memiliki potensi secara ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal," kata Airlangga melalui siaran pers, dikutip Kamis (21/4/2022).

Untuk itulah, pemerintah terus mendorong pesantren untuk mencetak para wirausahawan baru, salah satunya melalui program Santripreneur. Program tersebut, diharapkan dapat mendorong para santri agar menjadi entrepreneur sejak dini sehingga kedepannya para santri dapat menjadi wirausahawan yang tangguh.

Apalagi, UMKM memiliki potensi dan peranan yang besar terhadap perekonomian Indonesia sehingga pemerintah terus berkomitmen mendorong peranan UMKM di dalam perekonomian, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren.

Sebagai bentuk dukungannya terhadap peranan UMKM, pemerintah telah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp373,17 triliun pada 2022, serta memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga Desember 2022. Tak hanya itu, bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah, pemerintah juga telah menyediakan KUR syariah.

Dengan semakin meningkatnya perekonomian global, Airlangga menyampaikan, tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 83,6 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan 2020 yang tercatat sebesar 81,4 persen. Untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada 2024, pemerintah terus melakukan berbagai upaya.

"Pelajar, santri, mahasiswa, dan pemuda merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif," ujarnya.