Bisnis.com, JAKARTA - Perencanaan pembenahan Jakarta perlu dilakukan seiring perpindahan Ibu Kota Negara (iKN) ke Kalimantan Timur.
Terlebih nantinya, Presiden, Wakil Presiden, parlemen hingga beberapa Kementerian/Lembaga beserta anggota PNS akan turut serta pindah ke IKN. Pindahnya IKN ini tentu berdampak pada gedung-gedung pemerintahan di DKI Jakarta tersebut akan kosong. Hal ini memang butuh perencanaan yang matang agar gedung pemerintahan di DKI Jakarta tak terbengkalai dan dimanfaatkan secara maksimal pasca ibu kota pindah.
Ketua Bidang Transportasi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta Reza Firdaus berpendapat perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tak seperti membalikan telapak tangan. Pasalnya pemindahan IKN ini memiliki sejumlah fase yang dilakukan hingga 2045 mendatang sehingga terdapat 20 tahun masa transisi perpindahan ibu kota.
Menurutnya, perpindahan ibu kota ini mengurangi beban fungsi Jakarta yang tadinya sebagai kota pemerintahan menjadi fokus pelayanan fungsi ekonomi. Hal ini sangat menarik karena ekonomi DKI Jakarta lebih berkembang sehingga semakin banyak potensi.
Dia menilai terdapat beberapa aset pemerintah yang akan dilepas terutama untuk mendukung biaya pengembangan IKN. Namun demikian, bukan berarti Istana Negara tidak langsung menjadi milik swasta.
“Kementerian PUPR nantinya ketika suatu saat pindah 100% pada 2027, kompleks PUPR tidak akan serta merta menjadi aset non pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/4/2022).
Apabila nantinya terdapat aset bekas pemerintah yang dilepas di daerah premium ini akan menjadi kompetisi yang sangat tinggi diantara ekonomi lainnya.
Terlebih, selama ini potensi pasar ekonomi bergeser dari pusat kota ke arah pinggiran Jakarta sehingga nantinya ketika ibu kota pindah maka pusat ekonomi bisa kembali dikonsolidasikan ke Jakarta.
Kendati demikian, kawasan premium di Jakarta tak akan berubah status meski ibu kota pindah. Bahkan diyakini, kawasan premium seperti Menteng akan lebih premium karena memiliki potensi pengembangan wilayah yang baru.
“Ada beberapa kawasan pemerintah yang bersingungan langsung MRT. Nanti aset pemerintah ini bisa kembangin ke konsep TOD (Transit Oriented Development) sehingga lebih premium. Terlebih 60% masyarakat tinggal jauh 1 kilometer dari simpul transportasi,” kata Reza.
Ketua IAP DKI Jakarta Dhani Muttaqin menuturkan secara legal formal pemindahan IKN sudah pasti akan terjadi karena sudah memiliki payung hukum UU IKN dan Badan Otorita IKN juga sudah dilantik. Artinya, Jakarta tinggal menunggu waktu untuk kehilangan status khususnya sebagai ibu kota negara.
Meski nanti bukan lagi menyandang status ibu kota negara, namun Jakarta diyakini akan tetap eksis dan bertumbuh. Di negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota negara telah terbukti ibu kota lamanya tetap berkembang maju dan bertumbuh.
Adapun negara yang telah memindahkan ibu kotanya yakni India memindahkan ibu kotanya dari Kolkata ke New Delhi, Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya, Korea Selatan pun juga memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong.
“Dari 10 tahun pertama hingga sekarang sejak pemindahan tersebut, tidak ada ibu kota lama yang mengalami penurunan dari segi jumlah penduduk dan ekonominya. Semuanya mampu bertahan, bahkan semakin bertumbuh. Hal itu juga akan terjadi di Kota Jakarta nantinya,” tuturnya.
Kemampuan kota-kota tersebut bertahan disebabkan beberapa alasan. Salah satunya karena secara umum kota-kota eks ibu kota negara tersebut memang bukan bertumbuh dari pusat pemerintahan. Namun melainkan dari awal sudah memiliki basis pertumbuhan ekonomi sendiri seperti dari kota pelabuhan, bisnis, jasa, dan sebagainya.
Lalu dari sisi bisnis pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta juga diyakini tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Mungkin dampak dari sektor pemerintahan terhadap perekonomian di Jakarta selama ini hanya sekitar 3% hingga 5%. Pasalnya, basis ekonomi Jakarta terbesar berasal dari bisnis finansial, industri, jasa, pendidikan dan pariwisata.
Di Jakarta, dari sisi jumlah penduduk, jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur diperkirakan hanya sekitar 500.000 orang atau sekitar 1 juta bersama keluarganya. Angka tersebut tidak signifikan untuk mengurangi jumlah penduduk Jakarta.
Saat ini total penduduk Kota Jakarta sekitar 10 juta jiwa, sedangkan penduduk Jabodetabek sekitar 25 juta jiwa. Artinya Jakarta tidak akan sepi apalagi dikatakan bakal menjadi kota mati.
“Basis tersebut kami yakini akan cukup kuat menjadi struktur atau pondasi ekonomi Kota Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota pemerintahan. Jadi tidak akan menurun, bahkan justru bisa semakin bertumbuh,” ucapnya.
Dhani melihat ada banyak sekali sisi positif dari pemindahan ibu kota negara tersebut bagi Kota Jakarta yakni akanmengurangi beban Jakarta dari sisi kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Nantinya juga dapat didorong pemanfaatan lahan-lahan milik pemerintahan dialihfungsikan untuk memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu menjadi jalan bagi Kota Jakarta untuk bebenah. Kita harus bisa memanfaatkan momentum terbaiki ini,” ucapnya.
Adapun pembenahan yakni terkait banjir perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan tanggul laut, dan penataan sungai baik secara struktural atau naturalisasi.
Lalu mengurangi potensi kemacetan lalu lintas dilakukan dengan pembangunan dan pelayanan transportasi publik di Kota Jakarta saat ini sudah on the track baik pembangunan MRT (Mass Rapid Transit), MRT Fase 2 (Bundaran HI - Kota), MRT Fase 3 (Balaraja - Cikarang), LRT (Light Rail Transit), dan penambahan koridor busway Trans Jakarta.
Pembenahan kota Jakarta juga dilakukan dengan pengentasan kawasan kumuh. Di balik gedung gedung pencakarlangit nan megah di Jakarta, ternyata sekitar 50% merupakan kampung kota, dan 50% dari kampung kota itu adalah kampung kumuh.
“Persoalan ini juga menjadi tugas rumah yang berat yang perlu kita tuntaskan di Jakarta,” ujarnya.
Tak hanya itu, penyediaan air bersih juga perlu dilakukan. Terlebih, saat ini baru 60% warga Jakarta yang bisa mengakses air bersih perpipaan. Selanjutnya, persoalan pengelolaan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah air kotor dan sampah.
Pembenahan juga perlu dilakukan dalam hal penyediaan permukiman terutama untuk masyarakat menengah bawah baik pendekatan melalui pengembangan TOD beserta bangunan high risenya.
“Kami yakin Jakarta tidak akan ditinggalkan oleh pemerintah pusat termasuk dalam hal pembangunan infrastrukturnya, karena bagaimana pun Jakarta akan tetap menjadi wajah pusat bisnis dan jasa terbesar di Indonesia yang menjadi tolak ukur terutama bagi pelaku bisnis global,” tutur Dhani.
