Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeklaim bahwa selama tujuh tahun periode pemerintahannya, pembangunan jalan tol di Indonesia secara keseluruhan sudah mencapai 1.900 km.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu kemudian mengkritik pernyataan Jokowi tersebut. Menurutnya, Presiden sebelumnya bahkan membangun jalan negara yang lebih panjang dan gratis.
"Bpk Presiden yth, biar informasi imbang :1. presiden sbmlnnya bangun jln negara GRATIS slm 10 thn 11.812 km atau 1.181 km/thn. Bpk bangun jalan negara slm 6 thn hanya 592 km atau hanya 98 km/thn," tulis Said Didu di akun Twitter pribadinya @msaid_didu, dikutip Sabtu (16/4/2022).
Begitulah faktanya. Pemerintahan sblmny bangun jalan Negara gratis rata2 lbh 1.000 km/thn, sementara pemerintahan skrg hanya rata2 bangun sktr 90 km/thn.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 15, 2022
Belum dihitung jalan Propinsi dan jalan Kabupaten.
Nih datanya https://t.co/11TfMpgO2y pic.twitter.com/jUbH4yyyQm
Dia bahkan menilai akibat pemerintahan Jokowi lebih banyak membangun jalan tol, kini beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian besar karena terlilit utang yang sangat besar.
"BUMN skrg terbelit utang krn bangun tol BERBAYAR yg rugi. Semoga jelas," tambahnya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya membangun jalan negara secara gratis dan bisa dinikmati warganya demi kesejahtaraan rakyat.
Sebelumnya, Jokowi menyebut selama 40 tahun sampai dengan 2014, pembangunan jalan tol tercatat sepanjang 780 km. Kemudian, sejak 2014 hingga saat ini, panjang jalan tol yang sudah dibangun di Indonesia sudah melampaui dua kali lipat dari jumlah tersebut.
"Pada 2014 kita dorong betul [pembangunan] jalan tol agar semuanya tersambungkan baik Trans Jawa, Trans Sumatra, dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Dalam tujuh tahun ini [pembangunan jalan tol] sudah 1.900 kilometer," tutur Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/4/2022).
