Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Showcase dan Business Matching Tahap 2 dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM.
Acara yang digelar mulai 11 – 21 April 2022 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta Selatan ini juga sebagai rangkaian aksi afirmasi peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan kegiatan ini menjadi upaya percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah.
Menurutnya pada tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri sangat besar dengan belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
“Kegiatan Business Matching ini menjadi upaya untuk percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UKM oleh pemerintah, ini captive market yang besar dan harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM,” ujar Teten dalam keterangan resmi Kemenkop UKM, Senin (11/4/2022).
Melihat aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan 40 persen belanja kementerian dan lembaga (k/l) dan daerah harus membeli produk koperasi dan UKM.
Baca Juga
Dalam mengoptimalisasikan belanja kementerian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa Kementerian yang dia pimpin kini sudah mampu membelanjakan anggarannya untuk membeli produk dalam negeri termasuk UMKM mencapai 85 persen.
Jumlah ini melampaui target 70 persen yang ditetapkan meskipun Presiden Joko Widodo menginstruksikan belanja produk barang dan jasa dalam negeri oleh K/L minimal 40 persen.
"Jika kita betul sudah ada transaksi Rp539 triliun yang melalui LKPP ini, maka akan menambah geliat ekonomi kita 2 persen dan tambahan lapangan kerja 2 juta. Untuk itu perlu kita perkuat dari sisi supply chain-nya," ucap Sandi dalam keterangan resmi Kemenkop UKM, Senin (11/4/2022).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara per kuartal I/2022 mencapai Rp484,83 triliun. Adapun realisasi tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp151,49 triliun, belanja non K/L sebesar Rp162,68 triliun, dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,46 triliun.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pihaknya kini telah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem e-katalog atau sistem pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, UMKM harus menghadapi delapan proses untuk dapat terdaftar dalam laman LKPP. Akibatnya barang dan jasa produk UMK tidak banyak masuk ke K/L. Saat ini, menurut Azwar, proses tersebut telah dipangkas menjadi dua.
" Kemudian kami juga melakukan integrasi dengan e-katalog lokal sehingga UMKM tidak harus ke Jakarta tapi bisa masuk ke e-katalog pemda," kata Azwar dalam keterangan resmi Kemenkop UKM, Senin (11/4/2022).
Showcase dan Business Matching tahap 2 ini memiliki kategori produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan), dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, IT dan Digital 17 sub sektor Industri Kreatif lainnya.
Kegiatan ini akan dilanjutkan pada puncak acara 22 – 23 April 2022, di Jakarta Convention Center (JCC) dengan diikuti peserta sebanyak kurang lebih 400 UKM dari seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
