Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jangan Telat Adopsi Acuan Netral Karbon, Industri Baja Bisa Gigit Jari

Industri baja harus segera mengadopsi praktek produksi yang berkelanjutan agar produk-produk Indonesia tetap dapat diterima di negara-negara yang menjadikan hal tersebut sebagai tolok ukur kebijakannya.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 11 April 2022  |  17:03 WIB
Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021). Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium./ANTARA FOTO - Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto
Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021). Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium./ANTARA FOTO - Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring meningkatkan permintaan dunia akan produk baja, prinsip keberlanjutan dalam proses produksi perlu menjadi perhatian.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) Silmy Karim mengatakan kebijakan netral karbon telah menjadi tren dalam ekonomi dan perdagangan dunia. Dia pun mendorong industri baja untuk segera mengadopsi praktek produksi yang berkelanjutan agar produk-produk Indonesia tetap dapat diterima di negara-negara yang menjadikan hal tersebut sebagai tolok ukur kebijakannya.

"Ini kita harus adopsi, jangan sampai kita telat, karena negara-negara Barat, Amerika, akan melakukan ban terhadap produk negara yang tidak mengindahkan environment," katanya saat rapat dengar pendapat di DPR, Senin (11/4/2022).

Salah satu instrumen pengendalian karbon yang akan diterapkan pemerintah yakni pajak karbon yang awalnya akan diterapkan bulan ini, tetapi ditunda hingga kuartal terakhir 2022.

Pada tahap awal pajak karbon akan menyasar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Selanjutnya baru akan diberlakukan untuk sektor-sektor lain seperti transportasi, bangunan dan sektor berbasis lahan pada 2024-2025.

"Kalau tidak, maka Indonesia akan menjadi negara buangan dari produk-produk yang tidak laku," lanjut Silmy.

Sebelumnya, Asosiasi Baja Dunia atau Worldsteel, baru-baru ini merilis Piagam Keberlanjutan yang telah direvisi dan diperluas. Piagam baru tersebut mewakili pendekatan berorientasi aksi industri terhadap keberlanjutan.

Produsen baja dan asosiasi didorong untuk secara proaktif terlibat dalam program keberlanjutan baja dunia dan untuk mendorong standar yang lebih tinggi. Piagam Keberlanjutan yang baru disusun dalam 9 prinsip dengan 20 kriteria terkait, yang mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi.

Edwin Basson, Direktur Jenderal Worldsteel, mengatakan keberlanjutan adalah persyaratan bisnis dan komponen fundamental dari semua operasi industri.

"Dengan dikeluarkannya Piagam ini, industri baja menegaskan kembali komitmennya terhadap keberlanjutan dan menunjukkan upaya industri yang ditingkatkan dan tindakan yang selaras menuju masyarakat yang berkelanjutan," kata Basson.

Clare Broadbent, Kepala Keberlanjutan Worldsteel menambahkan pergeseran ke industri hijau sebenarnya lebih dari sekadar memangkas emisi CO2. Hal itu juga mencakup kontribusi terhadap ekonomi sirkular, pemangkasan permintaan bahan mentah, penggunaan lebih sedikit air, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati yang lebih rendah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

industri baja krakatau steel kras netral karbon
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top