Bisnis.com, JAKARTA – Kepindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menggerakkan poros maritim.
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Hendricus A. Simamarta mengatakan wilayah IKN saat ini termasuk strategis berada di tiga jalur perairan internasional. Dia berpendapat kepindahan IKN bukan hanya memiliki maksud memindahkan pusat kota yang Jawa sentris tetapi juga memberikan makna untuk menjadi poros maritim dunia.
“Ibu kota ini momentum awal [poros maritim]. Nggak ada yang salah dengan pemaknaan itu. Tapi kita lihat apakah perencanaanya akan mengoptimalkan posisi strategis ini. Mengembangkan bisnis logistik nggak cuma potensi perairan laut, tetapi juga skala bisnis, pemain, dan investasinya,” ujarnya, Rabu (6/4/2022).
Wilayah IKN, terangnya, berada di jalur perdagangan Australia ke Asia Pasifik, Asia Timur hingga Pantai Timur Amerika Serikat. Kondisi tersebut, tekannya, bisa menjadi peluang bagi Indonesia semakin aktif di koridor ini. Mulai dari wilayah Bali, Nusa Penida, Makassar, Balikpapan, Samarinda, hingga menembus Filipina dan lainnya. Bahkan, kedalaman laut perairan ini juga sudah bisa mengakomodir kapal besar.
Belum lagi, di sekitar wilayah ini terdapat Pantai Barat Sulawesi dan Pantai Timur Kalimantan yang sedikit memiliki kawasan konservasi. Dengan demikian semestinya tidak ada persoalan agar Indonesia menjadi pemain aktif di kawasan tersebut.
Baca Juga
Saat ini, tuturnya, memang kawasan perairan ini masih didominasi oleh kapal pengangkut minyak dan gas bumi, bulky kontainer, tetapi Indonesia juga harus mulai mengantisipasi tantangan tersebut ke depan. Terutama mengingat bahwa produksi minyak batu bara menurun sejalan dengan komitmen menurunkan emisi karbon.
“Itu menjadi tantangan apakah IKN bisa menjadi starter kit atau awal dimulainya perubahan pantai timur Kalimantan dan Pantai Barat Sulawesi,” ujarnya.
Dari catatan pelabuhan yang ada, dia menilai sudah ada data pelayaran, terutama Balikpapan yang dekat dengan kawasan Penajam. Kemudian di Samarinda yang dekat dengan Samboja. Artinya tipologi ini memang belum bisa dikategorikan global hub atau Global port tapi mulai dari regional hub dengan komoditas tertentu. Selanjutnya menjadi tugas para pelaku pelayaran untuk bisa ikut ambil bagian dalam rencana ini.
Di sisi lain, berdasarkan data, pemerintah menargetkan logistik sektor darat membutuhkan belanja modal senilai Rp30 triliun dengan sekitar Rp20 triliun akan berasal dari Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), sedangkan di sektor laut targetnya 50 persen di antaranya juga berasal dari KPBU sektor swasta.
