Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Momok Inflasi hingga Penjualan Lahan Rp2,42 Triliun

Sejumlah sektor industri yang sudah mengagendakan investasi pada 2022 sejak tahun sebelumnya pun kini berpikir ulang untuk mengeksekusi rencana mereka.
Zufrizal
Zufrizal - Bisnis.com 05 April 2022  |  07:01 WIB
Petugas beraktivitas di pabrik pembuatan baja Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/10/2019). ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah
Petugas beraktivitas di pabrik pembuatan baja Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/10/2019). ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspansi industri manufaktur pada tahun ini bakal menghadapi tantangan berat. 

Sejumlah faktor menjadi tantangan tersebut adalah kenaikan pajak pertambahan nilai yang terjadi bersamaan dengan inflasi harga bahan bakar minyak serta sejumlah bahan pokok penting. 

Berita dan analisis tersebut menjadi salah satu dari lima bahasan utama di laman Bisnisindonesia.id edisi Selasa (5/4/2022), selain berita mengenai Solar bersubsidi, peluang investasi ritel di IKN, kredit pemilikan rumah, hingga penjualan lahan bernilai Rp2,42 triliun.

Berikut ini ringkasan kelima berita dan analisis yang tersaji di laman Bisnisindonesia.id.

Momok Investasi Industri di Tengah Teror Inflasi

Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang terjadi bersamaan dengan inflasi harga bahan bakar minyak serta sejumlah bahan pokok penting menjadi tantangan berat bagi ekspansi industri manufaktur pada tahun ini. 

Sejumlah sektor industri yang sudah mengagendakan investasi pada 2022 sejak tahun sebelumnya pun kini berpikir ulang untuk mengeksekusi rencana mereka. 

Dalam kaitan itu, Koordinator Wakil Ketua Umum III Kadin bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan bersamaan dengan kenaikan harga Pertamax dan barang pokok lainnya, penyesuaian tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen menjadi momok di kalangan pengusaha.

Penyebabnya, pasar akan langsung merespons kenaikan PPN dengan kenaikan harga jual barang, sekalipun tidak ada perubahan harga di tingkat produsen. 

Dampak ke harga jual di masyarakat pasti ada dan berdampak negatif terhadap kinerja penjualan karena dalam kondisi saat ini, kenaikan inflasi tidak disertai dengan kenaikan daya beli masyarakat di pasar domestik.

Mengurai Benang Kusut Solar Subsidi

Solar bersubsidi yang kini menjadi buruan para sopir truk pengangkut batu bara, minyak sawit hingga hasil perkebunan lainnya di sejumlah daerah di Sumatra dan Kalimantan semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

Tak bisa terelakkan lagi, selisih harga yang kian jauh dari Solar nonsubsidi menjadi penyebab utama banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan Solar subsidi. 

Saat ini harga Solar subsidi sebesar Rp5.150/liter, sedangkan Solar non subsidi (Dexlite) harganya Rp12.950/liter.

Selisih harga yang cukup besar ini tentunya menjadi daya tarik bagi oknum-oknum pencari rente ekonomi secara menyimpang. 

Pada akhirnya, masyarakat yang semestinya berhak mendapatkan subsidi yang akan dirugikan.

Sejumlah barang bukti penyelewengan solar bersubsidi berupa truk tangki, mobil sedan modifikasi, tangki penampung dan mesin pompa diamankan di Mapolda Kepulauan Riau, Batam, Kamis (25/9/2014). /ANTARA

Lirak-lirik Peluang Investasi Ritel Modern di IKN Nusantara

Ingar bingar pemberitaan mengenai megaproyek ibu kota negara atau IKN Nusantara turut membuat para investor berlomba mengucurkan modal di wilayah prestisius di Kalimantan Timur itu. 

Pemodal dari berbagai sektor pun sudah mulai mengungkapkan ketertarikan mereka untuk turut menangkap peluang ekspansi bisnis di IKN Nusantara. Namun, salah satu sektor yang belum banyak disorot adalah ritel modern. 

Ritel modern, padahal, bakal menjadi sektor krusial yang pasti dibutuhkan kehadirannya di IKN Nusantara kelak. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pun meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha di sektor ritel terkait dengan penyusunan tata kota Ibu Kota Negara yang anyar di Kalimantan Timur. 

Lantas, bagaimana progres investasi ritel modern di ibu kota baru? Sudah adakah peritel yang berminat segera tancap gas menanam modal di sana?

Laju Pemulihan KPR Tak Terganggu oleh Kenaikan Tarif PPN

Kalangan perbankan optimistis proses pemulihan pasar kredit pemilikan rumah atau KPR tidak akan terganggu tahun ini, kendati pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.

Tren pemulihan pasar properti terus berlanjut tahun ini, meskipun belum dapat dikatakan sudah kembali seperti kondisi sebelum pandemi. Data yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mencatat pertumbuhan KPR hingga Desember 2021 sudah mencapai 9,55 persen year-on-year (YoY).

Capaian ini terus membaik dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2021 lalu, atau Januari 2021, yang hanya tumbuh 3,63 persen YoY. Meskipun demikian, sebelum pandemi, tingkat pertumbuhan KPR selalu dua digit per tahun. Pada 2019, pertumbuhannya mencapai 17,97 persen YoY.

Sementara itu, data uang beredar Bank Indonesia yang lebih bersifat sementara, melaporkan bahwa pertumbuhan KPR per Februari 2022 mencapai 9,6 persen YoY, membaik dibanding Januari 2022 yang sebesar 9,5 persen YoY. Hal yang pasti, tingkat pertumbuhan KPR belum kembali dua digit.

TSH Resources Bhd. Akan Melego Lahan di Kaltara Rp2,42 Triliun

TSH Resources Bhd. berencana menjual tanah di Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia dengan total 711,66 juta ringgit setara dengan Rp2.42 triliun (kurs Rp3.400).

Dalam pengajuan ke Bursa Malaysia, grup perkebunan kelapa sawit itu mengatakan bahwa pelepasan akan dilakukan melalui anak perusahaannya yakni  PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP). Di perusahaan itu TSH Resources menguasai 90% saham. 

BCAP, seperti dikutip melalui kantor berita Bernama, Senin (4/4/2022), telah menandatangani head of agreement dengan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia dan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.

Lahan yang akan dilepas tersebut meliputi dua bidang tanah di Desa Tanah Kuning seluas 3.829,27 ha, dan lima bidang tanah di Desa Mangkupadi seluas 9.385,63 ha.

Kelompok usaha tersebut menambahkan bahwa pelepasan tersebut juga mencakup sebidang tanah di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi yang sebelumnya telah diakuisisi oleh TSH Resources dari pemilik tanah perorangan, tetapi belum disertifikasi dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

solar bersubsidi lahan industri Tarif PPN industri manufaktur ritel modern IKN
Editor : Zufrizal

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top