Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian terutama khususnya generasi milenial dan Gen Z lewat program Sejuta Rumah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan selain menyediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tantangan lainnya ke depan adalah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi generasi milenial dan Gen Z.
Diperkirakan, jumlah generasi millenial mencapai sekitar 60 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang lebih memprioritaskan rumah berkualitas dan terintegrasi dengan simpul transportasi umum serta memiliki kemudahan dalam memenuhi pola hidup digital.
Pemerintah bersama dengan BUMN telah mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.
"Pembangunan rumah susun Samesta Mahata Margonda sebanyak 940 unit ini merupakan sinergi antara Perum Perumnas dan PT. KAI. Dengan target pasar kalangan millenial perkotaan, rumah susun ini mendukung implementasi konsep TOD yang terintegrasi dengan Stasiun Pondok Cina, Depok yang dilalui oleh jalur perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) jurusan Bogor –Jakarta," ujarnya, Sabtu (2/4/2022).
Menurutnya, harga lahan yang relatif murah di wilayah satelit Jakarta menjadikan harga hunian terjangkau bagi kalangan muda milenial dan dekat dengan stasiun sebagai pusat transit menuju Kota Jakarta. Kondisi ini juga sekaligus akan mengurangi kepadatan di Kota Jakarta.
Dia mengungkapkan saat ini masih menghadapi tantangan berat untuk periode 2020 - 2024 yaitu bagaimana meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak, yang semula berjumlah sebesar 56,75 persen rumah tangga menjadi sebesar 70 persen rumah tangga.
Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menyediakan hunian, memfasilitasi peningkatan kualitas, memfasilitasi pembiayaan perumahan dan bantuan/subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan dan penanganan permukiman kumuh. Dengan akumulasi target sasaran untuk pendekatan ini adalah sebesar 5 Juta.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp23 trilliun untuk 200.000 unit rumah dan alokasi dana bantuan pembiayaan BP2BT sebesar Rp888,46 milliar untuk 22.586 unit rumah. Lalu fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untik 109.000 unit
Dia menilai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan, rusun menjadi salah satu alternatif pemecahaan kebutuhanbperumahan dan permukiman terutama di perkotaan metropolitan.
"Kami mendorong skema pembiayaanbaru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti Skema KPR Sewa Beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Millenial yang terjangkau bagi millenial dengan penghasilan antara Rp8,5 juta hingga Rp12 juta," tuturnya.
