Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian ATR Berupaya Tidak Ada Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah di IKN Nusantara

ATR/BPN berupaya agar tanah untuk pembangunan IKN Nusantara senantiasa clean and clear, sehingga tidak ada tumpang tindih kepemilikan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 25 Maret 2022  |  00:00 WIB
Sofyan Djalil/Antara - Dhemas Reviyanto
Sofyan Djalil/Antara - Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya agar tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senantiasa clean and clear, sehingga tidak ada tumpang tindih kepemilikan.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan beberapa kebijakan telah dibuat terkait tanah pembangunan IKN.

Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak Atas Tanah di Lokasi IKN.

Kemudian, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah, dan Perizinan di Kawasan IKN dan Kawasan Penyangga.

Selanjutnya, Surat Edaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimatan Timur terkait pembatasan penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN Nusantara. 

“Peraturan-peraturan itu semua, intinya semua transaksi pertanahan untuk sementara dibekukan. Nanti jika Badan Otorita IKN sudah berfungsi, akan kita buka. Hal ini kita lakukan agar tidak ada spekulan tanah yang tidak kita inginkan,” ujarnya, Kamis (24/3/2022).

Sofyan menuturkan, tanah di IKN Nusantara terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah kawasan inti pemerintahan.

Bagian kedua adalah kawasan pemerintahan, dan bagian ketiga adalah kawasan pendukung.

“Untuk tanah-tanah sekitar kawasan inti pemerintahan kita bekukan secara fisik, sehingga tidak dapat melakukan transaksi. Namun kita akan terus melihat, jika memang ada penguasaan, kita akan lihat dan bisa kita tentukan terkait ini,” katanya. 

Dalam pelaksanaan ini, Presiden Joko Widodo memberi arahan agar dibentuk Satuan Tugas (Satgas) tanah dalam upaya mencegah spekulan tanah di kawasan IKN Nusantara.

“Satgas tanah ini terdiri dari kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian ATR/BPN, bahkan kalau perlu juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” tuturnya. 

Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan pembebasan tanah di IKN berjalan lancar. Pihaknya terus melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) untuk tanah-tanah di IKN.

“Kita punya IP4T, kita tahu setiap persil tanah itu milik siapa. Oleh karena itu, kita harapkan sengketa tanah dapat kita cegah seminimum mungkin,” ucapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sertifikat tanah Kementerian Agraria IKN
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top