Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mulai menggeber sejumlah proyek yang menjadi sasaran strategis yakni efisiensi logistik usai merger. Salah satu yang menarik disorot adalah pembangunan dry port.
Pembangunan dry port yang bakal dikerjasamakan dengan pemerintah daerah Sulawesi Selatan (Sulsel). Proyek itu baru selesai studinya yang disusun oleh pihak konsultan independen dari Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dalam skema kerja sama, penyiapan lahan dilakukan oleh pemkab. Kemudian anggaran pembangunan dari Pemprov Sulsel, sedangkan untuk pengoperasian serta penyiapan peralatan yang dibutuhkan akan dilakukan oleh Pelindo yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan.
Konsep dry port atau pelabuhan daratan sejatinya merupakan pelabuhan yang berada di daratan jauh dari laut yang berfungsi layaknya pelabuhan laut. Dari perspektif logistik, kegiatan utama dry port ini antara lain konsolidasi muatan, penumpukan atau penyimpanan, serta dokumentasi muatan.
Selanjutnya, muatan dikirim ke pelabuhan laut dalam hal ini terminal peti kemas, dengan menggunakan angkutan multimoda, baik angkutan kereta api maupun truk peti kemas, kemudian dimuat ke kapal.
Senior Consultant Supply Chain Indonesia Zaroni menjelaskan dry port merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics.
Dua program pemerintah tersebut, tuturnya, bertujuan menyederhanakan dan meningkatkan daya saing Indonesia dengan memangkas rantai pasokan dan distribusi barang.
Apalagi, dengan layanan satu atap di dry port, proses dokumentasi dan pemeriksaan terkait dengan Bea Cukai, Karantina Hewan, dan Karantina Tumbuhan dapat diselesaikan sekaligus. Saat ini, dry port juga sudah didukung dengan INSW (Indonesia National Single Window).
“Dry port mempunyai peran yang strategis. Pemerintah mendorong untuk mengoptimalkan penggunaan dan mengembangkan dry port sebagai pelabuhan yang telah siap mendukung kelancaran arus distribusi barang dari Pelabuhan hub dalam jaringan sistem distribusi logistik nasional,” ujarnya, Kamis (17/3/2022).
Jauh sebelum ada rencana dry port di Sulsel tersebut, kita bisa menengok lebih dulu optimalisasinya di Cikarang Dry Port. Selayaknya sebuah pelabuhan, Cikarang Dry Port menggunakan kode pelabuhan internasional dengan kode IDJBK.
Cikarang Dry Port memberikan layanan satu atap untuk kelancaran proses dokumentasi ekspor dan impor barang, yang pada akhirnya mendukung kelancaran arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Atas rencana pembangunan dry port di Bumi Celebes, dia menilai akan mendukung pasar logistik. Selain tentunya sebagai inbound pelabuhan-pelabuhan di Sulsel, seperti Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Pamatata, dan Pelabuhan Tanjung Ringgit.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 menyusun rencana strategis agar pelabuhan darat atau dry port di Jeneponto dan Sidrap mampu mengurangi biaya logistik pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Regional Head 4 Pelindo Dwi Rahmad Toto mencermati dengan kondisi saat ini, volume truk yang melintasi di wilayah Selatan dan Utara Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup padat.
Saat ini, kata dia, sudah tercipta jalur distribusi eksisting, di wilayah Selatan Sulsel hampir semua barang ekspor sudah masuk dalam peti kemas dan langsung ke pelabuhan. Begitu juga dengan yang di wilayah Utara.
“Nah kalau yang sudah tercipta, memang nanti diharapkan ada perubahan pola terutama untuk yang UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil yang selama ini menggunakan truk-truk dengan ukuran yang kecil. Ini yang akan coba kami atur dan arahkan untuk masuk ke dry port, sehingga ada efisiensi biaya,” terangnya.
Namun, lanjutnya, untuk mewujudkannya, baik pemprov, pemkab dan Pelindo tidak bisa bekerja sendiri, misalnya dari pihak pelayaran untuk menempatkan personilnya di wilayah tersebut.
Terkait dengan konsep dry port yang akan dibangun nanti, Toto juga menyebut akan ada pelayanan administrasi dan personil secara fisik dari instansi terkait. Hal ini supaya bisa memperlancar sirkulasi arus barang.
Dengan demikian, ujarnya, sudah dilakukan standarisasi sesuai dengan kebutuhan pada saat barang yang ada masih di dry port. Barang tersebut juga sudah siap dimasukkan ke dalam peti kemas. Kemudian dilakukan administrasi pengiriman dokumen dan lain-lain.
Menurutnya, Pemprov Sulsel dan pemda setempat sebenarnya berencana memulai pembangunan dry port atau pelabuhan daratan tersebut agar bisa dioperasikan pada akhir tahun ini.
Agar dry port ini terus berkelanjutan, Zaroni menyarankan agar layanan dry port menjadi terpadu dan terintegrasi, yang mencakup dokumentasi dan pemeriksaan barang oleh bea dan cukai, karantina, dan layanan logistik yang diperlukan, seperti tranportasi multimoda, penumpukan, penyimpanan, dan penyediaan fasilitas gudang yang menjamin kualitas komoditas pertanian tetap terjaga.
Kemudian, dia juga mengingatkan agar digitalisasi layanan logistik tidak sebatas penerapan INSW, tetapi semua layanan dokumentasi ekspor-impor dan proses logistik harus dilakukan secara digital, agar menjamin transparansi pergerakan dokumen dan barang, ketepatan dan kepastian waktu setiap proses layanan, dan semua biaya-biaya yang dikenakan harus transparan dan akuntabel.
Dalam pengebangannya, Zaroni melihat pemerintah memang perlu untuuk menggandeng swasta dalam membangun dan mengembangkan dry port. Keterlibatan swasta terutama pengelola Kawasan-kawasan ekonomi atau Kawasan industri di daerah.
Di beberapa kawasan industri sebaiknya dibangun dry port untuk memperlancar arus barang inbound dan outbound, terutama yang melakukan kegiatan impor dan ekspor barang.
Selanjutnya, adanya konektivitas transportasi multimoda, baik transportasi barang ke dry port maupun dari dry port ke pelabuhan hub. Pembangunan jaringan kereta api barang relasi dry port-pelabuhan perlu menjadi prioritas.
Kemudian, pengguna dry port, terutama perusahaan produsen komoditas unggulan perlu memanfaatkan dry port untuk layanan logistik, dokumentasi ekspor, dan karantina. Digitalisasi proses logistik perusahaan pengguna dry port juga penting agar input setiap transaksi cukup dilakukan sekali dengan API (Application Programming Interface) perusahaan penyelenggara dry port dan instansi-instansi pendukung seperti Bea & Cukai Kementerian Keuangan dan Karantina Kementerian Pertanian.
Apabila nantinya pembangunan dry port-dry port cukup banyak dan tersebar di berbagai pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia akan berimbas kepada kelancaran distribusi logistik, proses ekspor dan impor. Hingga pada ujungnya bisa meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia dalam perdagangan internasional.
