Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan telah mendapatkan kepastian anggaran untuk membangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah pun dinyatakan siap untuk proses pembangunan hingga 2024.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan pihaknya telah memiliki rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 1.
Namun, sampai dengan saat ini kebutuhan anggaran tersebut masih terus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan juga Badan Otorita IKN.
"Kita mendapatkan informasi bahwa Kementerian Keuangan siap dengan pendanaannya dari 2022-2024 sudah disiapkan, sarannya kita masih menunggu pembahasan, kita sudah punya angkanya tapi nanti lebih baik pembahasan dengan keuangan jadi untuk pembangunan yang tadi," katanya kepada Bisnis, Kamis (17/3/2022).
Endra menjelaskan bahwa pembangunan yang akan dikerjakan sampai dengan 2024 disebut sebagai tahap 1 yang terdiri atas infrastruktur dasar. Adapun, infrastruktur dasar sedang dan akan dibangun pada tahun ini di antaranya adalah infrastruktur jalan, drainas, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta bangunan-bangunan utama untuk kegiatan pemerintahan.
Endra menuturkan, pembangunan IKN tidak sepenuhnya akan menyerapan anggaran APBN, tetapi juga akan melibatkan investasi badan usaha dan juga keterlibatan pendanaan dari negara-negara sahabat.
"Prinsipnya kalau kita sudah siap lelangkan beberapa infrastruktur, sudah siap kita lelang misalkan jalan, kalau [infrastruktur] air malah sudah berjalan seperti Bendungan Sepaku," jelasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan kawasan pengembangan IKN memiliki total luas lahan 256.000 hektare (HA). Dari luas lahan tersebut yang akan difokuskan untuk menjadi kawasan IKN sekitar 56.000 ha yang di dalamnya akan dibangun kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan dengan luas 6.671 ha.
Basuki menjelaskan untuk pembangunan kawasan inti tersebut akan ada lima tahapan yang akan dikerjakan mulai dari 2022 sampai dengan 2025. Adapun, tahap pertama akan dimulai pada 2022-2024 dengan fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintah.
Dia mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan kawasan inti pemerintah di IKN ditaksir mencapai Rp46 triliun untuk membangunan gedung-gedung pemerintah mulai dari Istana Negara hingga gedung-gedung kementerian dan lembaga.
"Kawasan inti pusat pemerintah itu APBN, setelah itu kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan itu bisa KPBU bisa investasi, tapi yang peemrintah itu semua jadi aset negara jadi harus APBN," jelasnya.
