Bisnis.com, JAKARTA - Kesetaraan gender pada lembaga keuangan menjadi isu yang paling diabaikan di Asia, rumah bagi ribuan perempuan pekerja informal.
Hal itu seperti yang dilaporkan oleh lembaga yang mengawasi institusi keuangan yang didanai oleh Swedia, Fair Finance Asia, dalam studinya pada periode 2016 - 2020 yang dirilis pada Senin (7/3/2022).
Studi ini melibatkan 54 lembaga keuangan yang memberikan kredit dan layanan underwriting ke sekitar 125 perusahaan perkebunan terbesar di Asean, India, Jepang dan Pakistan.
Hasilnya dengan jelas menyoroti penegakan yang lemah atau kurangnya kebijakan tentang aspek kesetaraan gender dengan nilai 1 (dari skala 10).
Sementara untuk aspek lainnya, yakni hak asasi manusia (1,5), hak buruh (1,2), serta transparansi dan akuntabilitas (1,8).
Kepala Program Regional FFA Bernadette Victorio mengatakan terdapat sekitar 366 miliar euro atau US$399,3 miliar transaksi lintas batas di Asia sepanjang 2016 - 2020.
Baca Juga
Namun, lembaga keuangan di enam negara Asia, yakni Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, India, dan Jepang ini masih kurang maju.
"Ini cukup mengkhawatirkan karena 90 persen dari bank-bank tersebut tidak memberikan data mengenai kesetaraan gender-nya dan bank tidak meminta akuntabilitas perusahaan dari klien mereka," kata Bernadette dalam diskusi keuangan berkelanjutan terkait gender sebagai rangkaian seremoni G20 pada Selasa (8/3/2022).
Hal itu tidak akan memberikan insentif kepada perusahaan tersebut untuk meningkatkan lingkungan pekerja, terutama bagi pekerja informal perempuan di industri pertanian, lanjutnya.
Hal itu diperparah dengan peraturan pemerintah yang tidak setara, serta temuan kasus kekerasan yang cukup menonjol di kawasan Asia.
Kekerasan yang dimaksud meliputi pemaksaan tenaga kerja perempuan dan perampasan lahan yang dimiliki perempuan.
"Ada diskoneksi antara [yang ditulis lembaga keuangan] dengan apa yang diterapkan. [Mereka] tidak terlibat pada penerapan yang lebih bertanggung jawab di lapangan," katanya.
Bernadette menyerukan kepada lembaga keuangan agar berkomitmen untuk mengadopsi konvensi hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Dia juga meminta agar taksonomi keuangan berkelanjutan yang dikembangkan di seluruh Asia mendukung penegakan standar HAM dan hak tenaga kerja.
"Ini hanya mungkin terwujud dengan kolaborasi antar negara yang lebih baik dan membangun gerakan masyarakat yang mandiri dan kuat di kawasan supaya bisa melacak progres komitmen," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Ekonomi Hijau IESR Lisa Wijayani menggarisbawahi pentingnya suara kelompok kerja keuangan keberlanjutan memengaruhi negara-negara G20 untuk mengatasi permasalahan gender pada lembaga keuangan.
"Sangat penting memastikan pendekatan yang inklusif gender dan juga perubahan iklim. Mudah-mudahan bisa diatasi dan adanya tindakan dari negara-negara G20 dan pimpinannya," ungkapnya.
