Pagi itu, museum Apartheid di Johannesburg terlihat lengang. Hanya beberapa pengunjung nampak berjalan di gedung dengan disain terkini, yang menonjolkan unsur batu bata, beton ekspose dan rangka besi. Tata cahaya museum terencana dengan baik, sehingga setiap sudut dan artifak yang dipajang seolah dapat bercerita secara detil.
Sejarah panjang bangsa Afrika Selatan, terurai dengan gamblang tetapi menarik, secara singkat namun detail, dan dengan faktual tetapi inspiratif. Separuh museum bercerita tentang sejarah kelam Apartheid, separuh lagi tentang akhir Apartheid dan masa-masa rekonsiliasi bangsa Afrika Selatan. Dari runtutan cerita tersebut, terlihat jelas peran sentral Mandela sang bapak bangsa.
Mandela & Martabat Rakyat
Begitu memegang tampuk kekuasaan, Mandela segera bergerak dan meluncurkan berbagai program kerakyatan; salah satunya andalannya adalah Reconstruction Development Program, dimana perumahan rakyat menjadi prioritas utama.
Mengapa justru rumah untuk rakyat menjadi prioritas Mandela dan bukan hal lain? Mandela mempunyai kepekaan untuk membaca apa yang paling dibutuhkan rakyat saat itu. Museum itu menjelaskan bagaimana Mandela berupaya membantu rakyat membangun martabat yang telah lama hilang akibat diperlakukan bukan sebagai manusia selama 300 tahun masa Apartheid. Tanpa martabat, mayoritas masyarakat kulit hitam sulit diharapkan untuk menjadi bagian dari solusi bagi bangsa Afrika Selatan dalam mewujudkan kemajuan, dan mereka justru akan menjadi sumber masalah besar.
Pada tahun-tahun awal kepemimpinannya, ia membangun 54.000 rumah gratis atau terjangkau untuk rakyat yang sebelumnya tinggal di rumah-rumah kumuh dari kardus, kulit pohon, terpal, plastik dan sisa material bangunan. Jika dikombinasikan dengan rumah-rumah yang dibangun oleh swasta melalui berbagai stimulus Pemerintah, jumlah rumah yang berhasil diwujudkan tersebut meningkat berlipat kali.
Mandela paham betul bahwa membangun martabat bangsa harus dimulai dari keluarga, dan bagi masyarakat Afrika Selatan saat itu, tempat tinggal yang tidak manusiawi merupakan masalah besar. Kehadiran rumah akan melahirkan suami yang terhormat di hadapan istrinya, karena di bawah pimpinan sang suami anggota keluarga terlindungi. Rumah juga melahirkan ibu yang terhormat di hadapan anak-anaknya, karena ia bisa menyiapkan tempat belajar dan makanan yang layak bagi mereka. Rumah juga akan melahirkan anak-anak yang terhormat dihadapan teman-temannya karena mereka bisa menunjukkan di mana tempat tinggalnya dengan rasa bangga. Keluarga-keluarga yang bermartabat akan melahirkan bangsa yang bermartabat juga.
Rumah Rakyat ala Jokowi
Ada kesamaan antara Mandela dan Jokowi dalam memandang permasalahan, keduanya melihat rumah rakyat sebagai prioritas. Kendati sudah lebih dari 75 tahun merdeka, rumah layak masih menjadi problem besar di Indonesia. Fenomena rumah kumuh sangat gampang ditemukan di pinggiran berbagai kota di Indonesia, disaat fenomena yang sama semakin sulit ditemukan di negara tetangga. Tanpa membuka data statistik pun, dengan kasat mata kita bisa simpulkan bahwa Indonesia masih tertinggal dan perlu bekerja keras untuk menyusul negara lain. Alhamdulillah, pemerintahan Jokowi memahami ini dan menjawabnya dengan langkah kongkrit.
Ditahun pertama kepemimpinan Jokowi, ia memproklamirkan program “Sejuta Rumah Rakyat”, sebuah program yang progresif dan masif, melebihi program para pendahulunya. Melalui program ini, Pemerintah mentargetkan pembangunan satu juta rumah setiap tahunnya, termasuk penyediaan ratusan ribu rumah terjangkau bagi rakyat kecil melalui subsidi dari Pemerintah. Pada tahun 2015, sebanyak Rp 5,1 triliun digelontorkan untuk mendanai program rumah bersubsidi yang dikenal dengan nama Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). Pada tahun pertama saja, sekitar 60.000 keluarga di Indonesia telah berhasil difasilitasi untuk memiliki rumah layak huni. Angka tersebut terus meningkat, kendatipun dengan kecepatan pertumbuhan yang belum menggembirakan.
Program FLPP tidak berdiri sendiri, Pemerintah juga memberikan bantuan uang muka melalui program Subsidi Bantuan Uang Muka pembelian rumah (SBUM). Selain FLPP dan SBUM yang merupakan program dengan pendekatan pasar, Pemerintah juga menginisiasi program dengan pendekatan sosial, yaitu bantuan perbaikan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH).
Melalui FLPP dan SBUM, Pemerintah ingin memperkuat sisi demand, dengan mendongkrak daya beli masyarakat. Sementara itu sisi supply diperkuat dengan mempermudah berbagai regulasi perumahan sehingga pengembang dapat mensuplai rumah terjangkau dengan lebih cepat dan murah. Trust antara penjual dan pembeli, yang merupakan syarat terjadinya transaksi, pun diperkuat dengan menjaga kualitas bangunan melalui penerapan Standard Layak Fungsi (SLF) bagi rumah sederhana.
Gagal Manfaatkan Momentum?
Pandemi telah mengubah wajah dunia, perlambatan ekonomi terjadi dan standar kehidupan pun terdegradasi. Mereka yang berpenghasilan tetap dan mempunyai tabungan akan mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama, sedangkan mereka yang hidup dari sektor informal dan tidak mempunyai tabungan yang memadai akan terjerembab kehidupannya. Mayoritas rakyat Indonesia termasuk dalam kategori kedua.
Di Indonesia, krisis Pandemi mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan banyak anak kehilangan orang tua, dampaknya banyak keluarga menjadi miskin atau semakin miskin. Bukan tidak mungkin muncul ratusan ribu keluarga yang kehilangan atau terusir dari rumah mereka. Bisa saja banyak keluarga di Indonesia sedikit demi sedikit mulai tergerus martabatnya. Mereka perlu mendapatkan perhatian.
Sayangnya, disela-sela fokus Pemerintah dalam mendorong berbagai mega proyek, program perumahan untuk rakyat nampaknya justru semakin kehilangan gaung. Terlepas dari gelontoran dana sebesar hampir Rp 575 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020, alokasi dana untuk perumahan bersubsidi hanya naik sekitar Rp 4 triliun saja. Data tahun 2021 lebih buruk lagi, dimana alokasi dana FLPP hanya naik sekitar Rp 6 triliun di saat dana PEN mencapai sekitar Rp 750 triliun. Perumahan rakyat masih dipandang sebelah mata sebagai solusi menuju kebangkitan ekonomi dan sebagai upaya merawat martabat rakyat.
Menuntaskan yang Sudah Dimulai
Krisis pandemi ini perlu dijadikan momentum bagi Pemerintah untuk melakukan reorientasi fokus pembangunan, dimana program yang menjawab langsung kebutuhan rakyat, hemat modal, menciptakan lapangan kerja, dan mempunyai efek multiplier yang besar perlu dijadikan prioritas. Dalam konteks ini, program perumahan rakyat memenuhi seluruh kriteria tersebut.
Mandela telah memberikan tauladan, betapa rumah untuk rakyat memegang peran penting. Jauh dari sekadar sebagai motor ekonomi, program tersebut adalah pembangun martabat rakyat yang merupakan perekat bagi soliditas bangsa. Di awal masa pemerintahannya, Jokowi sudah memulainya dengan baik, kini saatnya ia menegaskan kembali komitmennya terhadap upaya merumahi rakyat sebagai bagian dari amanah konstitusi.
Apa yang baik dan sudah dimulai harus diselesaikan, agar sang pemimpin nantinya dapat menuntaskan masa kepemimpinannya secara husnul khotimah dan dilepas oleh seluruh rakyat dengan wajah cerah lagi ramah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
