Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

IKM Tekstil Merasa Terancam Perjanjian Dagang Indonesia-Bangladesh

Perjanjian dagang dengan Bangladesh, jika tidak dirundingkan dengan hari-hati dikhawatirkan merusak pasar dalam negeri yang menjadi tumpuan pemulihan tekstil dan produk tekstil pada tahun ini.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 04 Maret 2022  |  14:49 WIB
Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Bisnis - Rachman
Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Industri kecil menengah (IKM) tekstil merasa terancam oleh persetujuan perjanjian dagang Indonesia-Bangladesh Preferential Agreement (PTA). Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pengusaha tengah menikmati geliat pasar dalam negeri setelah sejumlah kebijakan pasar domestik diberlakukan.

Perjanjian dagang dengan Bangladesh, jika tidak dirundingkan dengan hari-hati dikhawatirkan merusak pasar dalam negeri yang menjadi tumpuan pemulihan tekstil dan produk tekstil pada tahun ini.

“Kami kebanjiran order sejak awal tahun ini. Hal ini karena dibukanya perkantoran dan pertemuan tatap muka di sekolah sehingga perlu seragam baru. Kita juga masih perlu penjahit lagi untuk kejar target sampai lebaran tahun ini,” kata Nandi, Jumat (4/3/2022).

Jika impor garmen masuk lagi, lanjutnya, akan kembali membebani IKM dan mengikis daya saing produk dalam negeri. Nandi mengatakan bukan tak mungkin kembali terjadi penutupan produksi karena gempuran produk impor.


"Masyarakat akan lebih memilih produk impor yang murah dibandingkan produk IKM. Bisa-bisa tutup satu per satu lagi seperti di awal pandemi yang lalu,” ucap dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Riza Muhidin menjelaskan bahwa fenomena kebanjiran order IKM ini karena adanya sejumlah trade remedies yang disahkan, salah satunya safeguard pakaian jadi.

“Safeguard pakaian jadi ini perlu dioptimalkan. Dalam safeguard juga Bangladesh dikecualikan sehingga ancaman barang impor murah ini jadi hal yang pasti terjadi jika IB-PTA disahkan,” ucap Riza.

Dia juga menambahkan bahwa efek disahkannya IB-PTA ini akan berdampak bagi industri TPT hulu dan hilir tekstil di dalam negeri. Padahal, industri TPT telah menargetkan adanya investasi baru di tahun ini.

“Efek domino IB-PTA ini tidak hanya dirasakan oleh produsen garmen saja, tapi industri serat, benang dan kain juga akan kena imbasnya. Rasanya percuma kalau target investasi TPT tahun ini beriringan dengan pengesahan IB-PTA,” ujar dia.

Riza berharap iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing sekarang dapat dijaga. Dia pun menyarankan pemerintah untuk terlebih dahulu mengurusi tantangan industri yang belum mereda seperti mahalnya kontainer dan pengapalan, kenaikan biaya energi, dan importasi tekstil ilegal.

Dimulai pada Januari 2018, perundingan IB-PTA masih berlangsung dan diperkirakan selesai pada tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tekstil Perjanjian Dagang
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top