Bisnis, JAKARTA – Pangsa pasar Garuda Indonesia di segmen maskapai penerbangan dengan layanan penuh alias full service airline domestik semakin menurun selama pandemi Covid-19. Bahkan posisinya telah disalip oleh Batik Air.
Berdasarkan data Kementerian perhubungan, jumlah penumpang maskapai full service, baik Batik maupun Garuda, sebenarnya turun sejak 2019. Setahun kemudian, penurunan semakin tajam hingga 70,3 persen.
Pada tahun yang sama atua 2020, Garuda yang sebelumnya menjadi pemimpin pasar full service harus lengser dan digantikan oleh Batik Air. Kontraksi terus berlanjut hingga tahun lalu yang menyebabkan Garuda Indonesia semakin tertinggal.
Selain berita ekonomi & bisnis tersebut, beragam berita terkait isu finansial yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id sebagai berikut:
Turunnya performa Garuda Indonesia sebagai pemimpin pasar full service pun tak lain disebabkan beragam masalah yang membelit maskapai penerbangan tersebut. Pengamat penerbangan, Alvin Lie, mengatakan salah satu masalah yang dihadapi Garuda yaitu rute yang semakin sedikit selama pandemi.
Frekuensi penerbangan pun berkurang drastis hingga sebagian pelanggan tidak cocok dengan jadwal penerbangan Garuda. Dari sisi tarif, harga tiket maskapai pelat merah itu pun tidak turun, tetap dipatok di batas atas saat maskapai lain menerapkan harga tiket yang lebih fleksibel antara batas bawah dengan batas atas.
“Akibatnya, untuk rute yang sama, harga tike Garuda bisa lebih dari 200 persen dari harga tiket Batik, padahal daya beli konsumen menurun,” kata Alvin, Rabu (2/3/2022).
Lebih lanjut, dia menyebut dia menyebut sejumlah faktor lain yang menyebabkan Garuda Indonesia tidak lagi menarik bagi penumpang. Sehingga pangsa pasarnya terus menurun dibandingkan maskapai sekelas di rute domestik.
Di tengah ketidakpastian akibat pandemi yang membuat dunia usaha ragu berinvestasi, pemerintah mengumumkan ratusan bidang usaha yang bisa menjadi tujuan investasi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak alias tax amnesty jilid II.
Sebanyak 332 kegiatan usaha usaha ditawarkan kepada peserta PPS jika bersedia menginvestasikan aset yang dideklarasikannya. Sebagian besar bidang usaha yang ditawarkan masuk ke sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi baru dan terbarukan.
Sebagian kecil masuk ke sektor teknologi dan informasi, seperti penerbitan peranti lunak (software), aktivitas produksi dan pascaproduksi untuk film, video, dan program televisi khusus untuk animasi, angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri untuk penumpang atau penumpang dan kargo, aktivitas pengembangan teknologi blockchain, serta aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melihat, dengan penerbitan KMK 52, WP tidak lagi bertanya-tanya tentang bidang-bidang usaha yang dapat menjadi sasaran investasi peserta PPS. Organisasi kumpulan para pengusaha itu juga berpendapat sektor-sektor yang ditawarkan cukup beragam.
Namun, itu belum tentu berbanding lurus dengan keinginan WP menempatkan asetnya pada bisnis penghiliran SDA dan EBT.
“Kembali dengan melihat kondisi saat ini, di tengah pandemi yang belum berakhir, sepertinya pengusaha lebih memilih hold atau wait and see untuk berinvestasi di tempat baru,” ujar anggota Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani saat dihubungi, Rabu (2/3/2022).
Pandemi yang berkepanjangan, yang membuat belanja daring terus mekar, mendorong beberapa perusahaan jasa kurir berani memasang target pertumbuhan fantastis hingga dua digit tahun ini.
Supply Chain Indonesia (SCI) melihat usaha jasa kurir terus meningkat, baik dari sisi ukuran maupun pertumbuhan pasar, didorong peningkatan transaksi e-commerce dalam 3 tahun terakhir.
Transaksi dagang-el mencakup hampir semua perdagangan barang konsumen (consumer goods), seperti pakaian, peralatan rumah tangga, buku, aksesori, boneka dan mainan, kosmetik, dan produk-produk kesehatan.
Selain itu, masa pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembatasan mobilitas orang, mendorong kebutuhan layanan pesan-antar untuk berbagai barang-barang konsumen sehari-hari.
“Kondisi-kondisi tersebut memicu peningkatan ukuran dan pertumbuhan pasar jasa kurir, dan mendorong pemain usaha jasa kurir baru untuk memasuki bisnis ini,” ujar Senior Consultant SCI Zaroni.
Meskipun demikian, persaingan sengit bisnis logistik akhirnya membawa para pemain kepada oligopoli dengan sebanyak 7 perusahaan menguasai sebesar 80 persen pangsa pasar. Tujuh perusahaan itu mencakup Pos Indonesia, JNE, J&T Express, TIKI, Si Cepat, Anteraja, dan Wahana.
Di luar itu, banyak perusahaan jasa kurir tumbang karena tidak sanggup bertahan dalam kompetisi. Mereka yang gugur umumnya tidak memiliki kompetensi bisnis jasa kurir yang memadai, jaringan operasi dan layanan yang kurang mendukung kebutuhan pasar, dan beberapa menghadapi keterbatasan permodalan untuk investasi pengembangan infrastruktur, teknologi, dan inovasi bisnis.
Adapun empat perusahaan yang masuk ke elite jasa kurir dengan volume pengiriman paket terbesar versi Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengincar kenaikan volume pengiriman paket antara 30 hingga 100 persen setelah mencetak kinerja cemerlang tahun lalu. Keempat perusahaan itu pun terus mengembangkan berbagai strategi agar lebih unggul.
Setelah dihajar gejolak harga kedelai belakangan ini, seperti biasa, pemerintah kembali bermaksud memacu produksi kedelai dalam negeri. Isu klasik yang terus berulang dan menarik untuk sekadar diwacanakan.
Tak ingin terkesan membisu di tengah ramainya isu saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) langsung mengumumkan hendak menggenjot produksi kedelai hingga 1 juta ton pada tahun ini.
Tercapai atau tidak target itu, perkara belakangan. Yang penting terlihat responsif terhadap isu kedelai, seperti dilakoni selama ini. Pokoknya harus terlihat tampil hendak meningkatkan produksi lokal agar tidak lagi bergantung impor.
Begitulah kinerja Kementan yang setiap kali isu kedelai menerpa atau setiap tahun berganti, terus saja mengumbar janji ingin serius membenahi produktivitas kedelai lokal. Layaknya lagu lama yang diputar kembali.
Meski upaya menaikkan produksi kedelai lokal sejak beberapa tahun lalu pernah jelas hasilnya tetapi masih menarik untuk disimak apa yang hendak dilakukan Kementan kali ini.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. mengawali tahun ini dengan gesit demi segera mewujudkan transformasi digital di tubuh perusahaan dan mengejar ketertinggalan dibanding bank-bank besar lainnya.
Terkini, perseroan sedang menuntaskan proses penambahan modal melalui emisi saham baru dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Cum date atau tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di psar regular dan negosiasi adalah hari ini, Rabu (2/3).
Artinya, para investor yang memiliki saham emiten berkode BJBR ini pada akhir perdagangan hari ini berhak untuk menebus rights issue yang dirilis BJBR nantinya dengan porsi sesuai kepemilikan sahamnya hari ini, meskipun dalam beberapa hari ke depan dirinya menjual saham tersebut.
Ex date atau tanggal dimulainya perdagangan saham tanpa HMETD di pasar regular dan pasar negosiasi dijadwalkan pada 4 Maret 2022 nanti, sedangkan di pasar tunai pada 7 Maret 2022 mendatang. Artinya, membeli atau menjual saham BJBR sejak tanggal tersebut tidak akan mempengaruhi haknya saat rights issue.
Nantinya, periode perdagangan HMETD dan pelaksanaan rights issue dimulai pada 9 sampai dengan 16 Maret 2022.
Langkah gesit di awal tahun ini menandai agenda penting BJBR tahun ini, yakni untuk mewujudkan transformasi digital di tubuh perseroan. Sebab, aksi rights issue ini salah satu tujuannya adalah untuk mengumpulkn dana guna mendukung upaya digitalisasi ini.
Hal ini sudah mesti dilakukan, mengingat sebagai bank daerah, BJBR memiliki posisi yang sangat rentan jika tidak segera terjun ke lini digital. Sebab, pangsa pasar BJBR terbatas hanya di wilayah Jawa Barat dan Banten, sedangkan kedua wilayah ini merupakan wilayah yang sudah relatif maju dari sisi penetrasi digital.
Kedua wilayah ini akan menjadi sasaran empuk para pemain bank digital yang bermunculan bagai jamur di musim hujan dalam beberapa tahun belakangan. Bank-bank digital ini bahkan berasal dari kalangan bank kecil yang dulunya tidak diperhitungkan.
