Bisnis.com, JAKARTA — Krisis keuangan pada 1997—1998 membawa dampak yang sangat berat terhadap perekonomian Indonesia. Masalah dari krisis tersebut masih ada yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa krisis perbankan pada 1997—1998 menyebabkan kontraksi luar biasa terhadap perekonomian. Pada periode yang dikenal sebagai krisis moneter itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13 persen.
Kondisi tersebut, menurut Sri Mulyani, membuat Indonesia harus melakukan langkah luar biasa dengan memberikan dana talangan (bailout) yang sangat mahal. Bantuan dana Rp144,53 masuk ke perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian.
"Sampai hari ini, kalau kalian masih suka mendengar berita mengenai bagaimana pemerintah mencoba mendapatkan kembali Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, itu adalah warisan dari krisis 1997—1998," ujar Sri Mulyani dalam dalam pembukaan pendaftaran beasiswa LPDP 2022 pada Jumat (25/2/2022).
Obligor dan debitor BLBI wajib mengembalikan dana bantuan tersebut kepada pemerintah setelah kondisi usahanya pulih dari krisis. Namun, nyatanya tidak semua pihak patuh sehingga masih terdapat utang yang belum kembali kepada negara.
Menurut Sri Mulyani, catatan kelam krisis 1997-1998 mendesak adanya perbaikan atau reformasi perekonomian, terutama di bidang keuangan negara. Pasca krisis itu, terbit berbagai aturan seperti mengenai perbendaharaan negara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga
Kita bangkit dengan melakukan perbaikan, tidak hanya sekadar bangkit. Perbaikan dilakukan dengan berbagai macam reformasi, salah satunya yang kalian nikmati adalah reformasi di bidang keuangan negara.
"Kemenkeu adalah salah satu institusi yang dipaksa reformasi atau berubah total karena krisis 1997-1998," ujar Sri Mulyani.
Dia pun menilai bahwa krisis pandemi Covid-19 akan mendorong terjadinya reformasi, baik di bidang keuangan maupun kesehatan. Sri Mulyani menekankan agar setelah lepas dari jerat pandemi Covid-19, Indonesia harus lebih siap memitigasi berbagai risiko skala besar lainnya.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
