Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

2 Bulan Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi PPh Rp2,19 Triliun

Jumlah pajak penghasilan dari peserta PPS per 26 Februari 2022 masih mencapai Rp2,19 triliun.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 26 Februari 2022  |  17:11 WIB
Petugas pajak melayani warga yang mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Jumat (31/3). - Antara/Atika Fauziyyah
Petugas pajak melayani warga yang mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Jumat (31/3). - Antara/Atika Fauziyyah

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperoleh pajak penghasilan atau PPh senilai Rp2,19 triliun setelah 57 hari pelaksanaan atau sekitar 2 bulan program pengungkapan sukarela atau PPS.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Sabtu (26/2/2022), terdapat 17.582 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 19.655 surat keterangan dari seluruh peserta, sejak PPS berlaku pada 1 Januari 2022.

Total nilai harta bersih yang dilaporkan para peserta sejauh ini telah mencapai Rp21,1 triliun. Jika dihitung, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta itu berkisar Rp1,2 miliar, tetapi nilai harta tersebut tentu akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak.

"Jumlah PPh [dari peserta PPS per 26 Februari 2022] Rp2,19 triliun," dikutip dari situs resmi Ditjen Pajak pada Sabtu (26/2/2022).

Perolehan PPh itu mencapai 10,3 persen dari nilai harta seluruh peserta. Terdapat berbagai tarif PPh bagi peserta PPS—yang sering disebut tax amnesty jilid II—bergantung kepada jenis program yang diikuti.

Aset para peserta PPS terdiri dari Rp18,49 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi, mencakup 87,5 persen dari total harta. Lalu, terdapat Rp1,36 triliun deklarasi luar negeri atau 6,4 persen dari total aset.

Adapun, total dana yang diinvestasikan peserta PPS tercatat senilai Rp1,27 triliun. Jumlah itu mencakup sekitar 6,1 persen dari total nilai harta bersih.

Peserta PPS memiliki pilihan untuk menempatkan investasinya di surat berharga negara (SBN) atau secara langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru dan terbarukan (EBT).

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pph Tax Amnesty
Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top