Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membutuhkan dana Rp3.461 triliun untuk mencapai target penurunan emisi karbon pada 2060. Dana tersebut jauh lebih tinggi daripada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sehingga perlu strategi dalam pemenuhannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi pembicara utama dalam gelaran Bisnis Indonesia Green Economy Outlook pada Selasa (22/2/2022). Acara itu mengusung tema Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya penurunan emisi karbon membutuhkan waktu yang panjang karena prosesnya bertahap. Selain itu, kebutuhan dananya pun sangat jumbo karena dimensi perubahan yang sangat luas.
Menurutnya, berdasarkan Second Biennial Update Reports (2nd BUR) 2018, Indonesia membutuhkan dana hingga Rp3.461 triliun untuk menurunkan emisi karbon sesuai target. Dana itu dibutuhkan sejak 2018 hingga 2030 nanti.
"Dalam laporan itu disebutkan bahwa kebutuhan anggaran menurunkan CO2 sesuai target Indonesia adalah Rp3.461 triliun sampai dengan 2030, merupakan sebuah angka yang sangat signifikan. APBN mencoba berperan dalam mendukung penurunan karbon itu," ujar Sri Mulyani pada Selasa (22/2/2022).
Adapun, berdasarkan perhitungan terbaru dari target Nationally Determined Contributions (NDC) hingga 2030, tertulis bahwa kebutuhan biaya Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon adalah Rp3.779 triliun atau Rp343,6 triliun per tahunnya pada 2020—2030.
Baca Juga
Pembaruan NDC itu memuat strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang menargetkan pencapaian nol emisi karbon (net zero) pada 2060 atau lebih awal.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat bahwa sumber biaya tertinggi berasal dari sektor energi dan transportasi. Kebutuhan itu mencakup biaya pembangunan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), pemberhentian pembangkit listrik dengan sumber energi fosil, transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang.
Berdasarkan kajian Climate Change Fiscal Framework (CCFF), masih terdapat selisih pembiayaan hingga 40 persen untuk dapat mencapai target NDC pada 2030. Untuk itu, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan anggaran dan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perubahan iklim secara optimal untuk menutup selisihnya.
Sri Mulyani menjabarkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan terlah menyusun kerangka kebijakan fiskal yakni, Climate Change Fiscal Framework, untuk mencapai penurunan emisi karbon. Setiap tahunnya terdapat alokasi biaya untuk menekan emisi karbon.
Kerangka kebijakan fiskal itu mencakup aspek penerimaan dan belanja negara. Misalnya, dari sisi penerimaan, pemerintah menyusun kebijakan pajak karbon yang dapat melengkapi skema pasar perdagangan karbon yang berlaku secara global.
Dari sisi belanja, terdapat upaya penerapan penandaan anggaran pemerintah atau climate budget tagging. Hal tersebut dapat mengidentifikasi risiko emisi karbon dari belanja APBN untuk menghitung dampak terhadap perubahan iklim dan penanganannya.
Sri Mulyani menjadi pembicara utama dalam Bisnis Indonesia Green Economy Outlook. Acara tersebut dapat anda saksikan melalui tautan berikut:
https://youtu.be/aRueX75ZEJE
