Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Optimalkan Penggunaan SAL, Tak Akan Nambah Utang?

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bakal optimalkan penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL. Benarkah tak akan nambah utang?
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 29 Januari 2022  |  15:24 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja serta pemantauan terhadap proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII - Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja serta pemantauan terhadap proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mengoptimalkan pembiayaan non utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun ini, seperti menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL. Kebutuhan utang pun diyakini akan turun tahun ini.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan bahwa pihaknya terus memitigasi kenaikan pembiayaan utang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kemenkeu pun akan mendorong pembiayaan non utang pada 2022.

"Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan pembiayaan non utang sebagai langkah mitigasi tingginya pembiayaan utang, utamanya melalui penggunaan SAL untuk mengurangi target pembiayaan utang, sebagaimana yang dilakukan pada 2021," ujar Luky kepada Bisnis, Jumat (28/1/2022).

Kemenkeu mencatat bahwa terdapat SAL Rp144 triliun pada 2021 yang dapat menjadi sumber dana pada tahun ini. Dana tersebut perlu dioptimalkan dengan baik agar tidak kembali menjadi sisa pada tahun depan dan dapat dibelanjakan dengan baik.

Dalam Rancangan APBN 2022, tertulis adanya defisit anggaran Rp868 triliun yang akan dibiayai oleh pembiayaan anggaran dengan nilai yang sama. Pembiayaan anggaran sendiri terdiri atas Rp973,5 triliun pembiayaan utang, Rp182,3 triliun pembiayaan investasi, Rp585,4 miliar pemberian pinjaman, dan Rp77,3 triliun pembiayaan lainnya.

Terdapat komponen pembiayaan investasi negatif Rp182,3 triliun dan kewajiban penjaminan negatif Rp1,13 triliun dalam pembiayaan anggaran tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian lokasi pembiayaan anggaran akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Luky menjelaskan bahwa pihaknya optimistis pembiayaan melalui utang pada 2022 akan terpenuhi. Hal tersebut membuat optimalisasi pembiayaan non utang akan lebih gencar agar APBN dapat melewati kondisi pandemi Covid-19 dengan lebih baik.

"Terdapat potensi penurunan kebutuhan utang seiring dengan perbaikan pendapatan negara, misalnya dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [UU HPP], sehingga pembiayaan utang dapat terpenuhi," ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn utang kemenkeu sri mulyani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top