Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengecek mekanisme atau skrining kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan kesiapan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjelang penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.
Panitia Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan seehubungan dengan prosedur yang berlaku pada kedatangan internasional, Muhadjir menyampaikan perlu ada antisipasi apabila sekitar 5.000 peserta hadir.
Ia juga menekankan perlunya skenario yang perlu diatur kembali untuk menfasilitasi banyaknya peserta yang mungkin hadir nanti. “Secara prosedur, tahap demi tahap sudah rapi,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (28/1/2022).
Panitia akan menyiapkan help desk untuk membantu tahapan atau alur kedatangan delegasi, sedangkan beberapa proses tambahan harus dipenuhi oleh para peserta, khususnya prosedur pengecekan kesehatan dan dokumen terkait Covid-19.
Pemerintah juga menyediakan tempat kedatangan yang dilengkapi dengan pengecekan tes PCR untuk memastikan kondisi kesehatan delegasi dan keamanan penyelenggaraan GPDRR 2022 serta pengendalian pandemi Covid-19.
Selain itu, otoritas bandara telah mempersiapkan jalur fast track untuk membantu mereka yang dokumennya belum lengkap.
Baca Juga
Menurut otoritas bandara, estimasi maksimal waktu yang dibutuhkan selama waktu kedatangan hingga meninggalkan bandara sekitar 1 jam 44 menit, dengan hasil PCR yang sudah diketahui.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan Bali dalam waktu dekat akan dibuka untuk PPLN sehingga diharapkan dalam dengan 2-3 bulan ini Bali ini sudah terbiasa dengan kedatangan wisatawan luar negeri.
“Harapannya dari pada tahapan kedatangan dari proses kedatangan hingga akhir bisa lancar,” ujarnya.
Suharyanto masih terus melakukan kajian terhadap kemungkinan mekanisme sistem bubble dalam penyelenggaraan GPDRR 2022i. Kondisi tersebut tentu tidak terlepas dari situasi pandemi.
Pertemuan tingkat internasional ini akan diselenggarakan pada 23-28 Mei 2022 di Bali dan dihadiri oleh 5.000 hingga 6.000 peserta dari 193 negara. Saat ini, diindikasikan 28 negara yang akan diundang pejabat setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta Sekretaris Jenderal PBB.
Pemerintah Indonesia melalu BNPB telah menyampaikan kesanggupan kepada Special Representative of the Secretary-general for Disaster Risk Reduction (SRSG) terkait anggaran kontribusi Pemerintah RI kepada UNDRR senilai US$4,9 juta atau sekitar Rp 72,5 miliar. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Kelompok Kerja Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional (Pokja KKOI).
Berdasarkan perhitungan, total anggaran sementara yang diperlukan untuk penyelenggaraan GPDRR mencapai Rp481,4 miliar. Angka ini terdiri dari anggaran yang sudah ada pada DIPA Kementerian/Lembaga sebesar Rp22,1 miliar dan usulan tambahan anggaran yang akan diajukan sebesar Rp459 miliar.
"Indonesia berada dalam cincin api dan dilanda bencana hidrometeorologi. Kita mestinya menjadi negara yang pakar ahli dan kaya pengalaman dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana. Itu saya kira harus kita tunjukan kepada dunia," ujarnya.
