Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi investasi kuartal IV/2021 mencapai Rp241,6 triliun atau tumbuh 12,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 11,5 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq).
Pada periode tersebut, DKI Jakarta menempati posisi pertama lokasi investasi tertinggi dengan pencapaian penanaman modal sebesar Rp30,8 triliun. Kemudian, daerah dengan investasi tertinggi disusul oleh Jawa Barat dengan Rp28,9 triliun.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa baru kali ini DKI Jakarta menyalip posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan favorit investor. Bahlil mengaku sebelumnya Jawa Barat selalu menempati posisi pertama sejak dirinya menjabat.
"Sejak saya di Kementerian Investasi, itu selalu Jawa Barat nomor satu. Tapi kali ini DKI [Jakarta] menyalip Jawa Barat," ujar Bahlil pada konferensi pers Realisasi Investasi triwulan IV/2021 yang disiarkan secara virtual, Kamis (27/1/2022).
Bahlil lalu berkelakar bahwa terjadi kompetisi kepemimpinan antara kepala daerah masing-masing provinsi. Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Ini mungkin terjadi kompetisi juga ini, kompetisi kepemimpinan kelihatannya ini. Tapi harus diakui ini DKI memang lebih banyak realisasi investasinya. Saya gak ngerti strategi apa yang dipakai," ucapnya.
Baca Juga
Kondisi tersebut berbeda dengan kuartal III/2021. Pada periode tersebut, Jawa Barat menempati posisi tertinggi dalam hal investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi di daerah tersebut sebesar Rp34,8 triliun, diikuti oleh DKI Jakarta sebesar Rp23,9 triliun.
Di sisi lain, investor mulai menunjukkan ketertarikannya untuk menanamkan modal di daerah luar Jawa. Lokasi dengan investasi tertinggi keempat pada kuartal IV/2021 adalah Kalimantan Timur sebesar Rp16,4 triliun, disusul posisi kelima yaitu Maluku Utara sebesar Rp15,3 triliun.
Dengan begitu, lima lokasi investasi tertinggi akhir 2021 yakni DKI Jakarta (Rp30,8 triliun); Jawa Barat (Rp28,9 triliun); Jawa timur (Rp26,8 triliun); Kalimantan Timur (Rp16,4 triliun); dan Maluku Utara (Rp15,3 triliun).
