Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan travel bubble antara Indonesia dan Singapura akan mulai diuji coba pada Senin, 24 Januari 2022.
Hal ini dipastikan Sandiaga setelah menghadiri rapat pembahasan travel bubble di Angsana Hotel, Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (21/1/2022). Dia mengatakan uji coba kebijakan travel bubble akan segera dilaksanakan.
"Setelah kami menyimpulkan, maka pada 24 Januari skema travel bubble untuk Batam-Bintan akan dioperasikan," kata Sandiaga melalui siaran pers, dikutip Minggu (23/1/2022).
Keputusan ini diambil setelah Menparekraf meninjau dua zona travel bubble di Kepri yakni kawasan Nongsa, Batam dan Lagoi, Bintan. Nantinya, skema perjalanan travel bubble ini akan dicantumkan di dalam surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
"Jadi kita mohon dukungan masyarakat dan industri pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mematuhi protokol kesehatan. Termasuk integrasi dengan PeduliLindungi," katanya.
Menurut Sandiaga, wisatawan mancanegara asal Singapura memiliki prospek yang sangat strategis dalam upaya membangkitkan ekonomi dan pariwisata nasional, khususnya di Kepulauan Riau.
Baca Juga
"Safe travel bubble tourism Kepri sudah kita siapkan satu tahun lebih bersama Bapak Gubernur dan pada saat ini dapat kami sampaikan bahwa Lagoi dan Nongsa sangat siap sebagai bubble zone untuk wisatawan Singapura," kata Sandiaga.
Dia berharap skema travel bubble dapat mendorong kebangkitan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberikan sinyal positif bahwa Indonesia mampu menangani pandemi dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa skema travel bubble Batam-Bintan-Singapura telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.
Untuk memenuhi tujuan tersebut, skema travel bubble perlu segera dimulai. Apabila memungkinkan, skema itu bisa dilaksanakan sebelum pelaksanaan Leaders-Retreat RI-Singapura di Lagoi, Bintan pada bulan ini.
"Untuk itu, perlu segera dibahas bersama penyiapan kebijakan, regulasi dan pengaturan secara teknis di lapangan" kata Airlangga.
