Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IKN Masuk PEN 2022, Ekonom Minta Pemerintah Tetap Prioritaskan Anggaran Kesehatan & Bansos

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap pemerintah pun diharapkan tetap memprioritaskan dan mengamankan alokasi anggaran PEN untuk sektor kesehatan dan program perlindungan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memastikan kondisi pandemi Covid-19 tetap terkendali sebelum mengalokasikan anggaran proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan hal ini perlu dilakukan terutama di tengah merebaknya varian Omicron atau varian lainnya yang berpotensi membatasi pemulihan ekonomi tahun 2022.

Pemerintah pun diharapkan tetap memprioritaskan dan mengamankan alokasi anggaran PEN untuk sektor kesehatan dan program perlindungan sosial.

“Terutama apabila kondisi yang tidak diharapkan terjadi, misalnya seperti peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi ketika gelombang Delta,” katanya kepada Bisnis, Rabu (19/1/2021).

Di sisi lain, dia menilai alokasi anggaran pembangunan IKN dalam PEN cukup relevan dan strategis mengingat pada tahap awal pembangunan IKN akan berpotensi mengakselerasi sektor konstruksi yang memiliki efek berganda yang besar terhadap sektor lain.

Hal ini kata Josua juga dapat berperan positif terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar yang dapat dikategorikan sebagian dukungan pemerintah pada sektor strategis dalam anggaran PEN yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran pembangunan IKN akan dimasukkan pada program PEN klaster penguatan pemulihan ekonomi.

Alokasi anggaran untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi ditetapkan sebesar Rp178,3 triliun, dari total anggaran PEN 2022 sebesar Rp455,62 triliun.

IKN, ini termasuk yang akan dimasukkan di dalam klaster ketiga [penguatan pemulihan ekonomi, kalau kementerian terkaitnya siap. Jadi umpamanya kalau Kementerian PUPR mulai membuat jalan, kalau memang mereka bisa eksekusi di 2022 ini, maka dia akan bisa kita anggarkan di Rp178,3 triliun ini,” katanya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper