Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Vaksinasi di Luar Jawa-Bali Lambat, Pemerintah Diminta Sederhanakan Regulasi

Pemerintah diminta untuk menyederhanakan proses distribusi vaksin di tingkat kabupaten atau kota untuk memacu progres vaksinasi di daerah. 
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 18 Januari 2022  |  21:04 WIB
Tenaga kesehatan menyuntikkan cairan vaksin dosis ketiga kepada warga lansia saat vaksinasi booster Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Rabu (12/1/2021). Bisnis - Arief Hermawan P
Tenaga kesehatan menyuntikkan cairan vaksin dosis ketiga kepada warga lansia saat vaksinasi booster Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, Rabu (12/1/2021). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA— Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman meminta pemerintah untuk menyederhanakan proses distribusi vaksin di tingkat kabupaten atau kota menyusul rendahnya tingkat vaksinasi di daerah. 

Dicky berpendapat aturan birokrasi yang rumit belakangan menghambat upaya percepatan vaksinasi di daerah. Selain itu, lambannya upaya vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali disebabkan minimnya fasilitas layanan kesehatan dan sumber daya manusia atau SDM untuk program vaksinasi tersebut. 

“Kalau bicara tidak terserap ini yang harus diperbaiki adalah bagaimana memotong administrasinya agar tidak terlalu lama parkir di pusat tapi langsung disalurkan ke kabupaten atau kota,” kata Dicky melalui pesan suara, Selasa (18/1/2022). 

Dengan demikian, kata dia, aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban itu tidak bakal menyulitkan pemerintah daerah. Secara khusus pemerintah daerah yang terbatas dari sisi teknologi dan SDM. 

“Saya kira ini perlu dikaji ulang karena menyangkut percepatan apalagi nanti akan lebih banyak vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali yang terbatas secara SDM, Faskes, dan teknologi,” tuturnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan vaksin untuk program reguler dan booster relatif cukup untuk memenuhi target vaksinasi kepada 234 juta penduduk di Tanah Air. Adapun ketersediaan vaksin itu lebih banyak ditopang oleh vaksin hibah yang masih berlanjut hingga tahun ini. 

Budi mengatakan ketersediaan vaksin itu bakal mengurangi kegiatan impor pemerintah untuk memenuhi program vaksinasi dalam negeri ke depan. Kendati demikian, Budi mengatakan kementeriannya masih perlu mengimpor vaksin Sinovac dalam jumlah yang relatif kecil untuk program vaksinasi anak yang menyasar 26 juta jiwa tahun ini. 

“Kondisi sekarang dengan adanya kebijakan half dosis untuk AstraZeneca, Pfizer dan Moderna kita hitung cukup. Kita hanya mungkin beli sedikit tambahan Sinovac untuk memenuhi vaksin anak kita,” kata Budi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (18/1/2022). 

Berdasarkan data milik Kementerian Kesehatan per 17 Januari 2022, ketersediaan vaksin Covid-19 berada di angka 457.490.580 dosis. Dari pencatatan itu, Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) sudah mendistribusikan vaksin itu mencapai 81 persen atau sebanyak 347.013.338 dosis ke setiap daerah. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vaksinasi Vaksin Covid-19 Vaksin Booster
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top