Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Sepakat Tolak Rencana PLN Beli Batu Bara Pakai Harga Pasar

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah tata niaga pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN (Persero) maupun Independent Power Producer (IPP). 
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 13 Januari 2022  |  21:36 WIB
Proses pemuatan batu bara ke tongkang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (13/10/2021).  - Bloomberg/Dimas Ardian
Proses pemuatan batu bara ke tongkang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (13/10/2021). - Bloomberg/Dimas Ardian

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menetapkan pembelian harga pasar kepada PT PLN (Persero) untuk pasokan batu bara domestic market obligation (DMO).

Keputusan itu tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). 

“Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk tidak memberlakukan harga batu bara DMO berdasarkan harga pasar,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Kamis (13/1/2022). 

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah tata niaga pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN (Persero) maupun Independent Power Producer (IPP). 

Tindakan ini dipicu setelah pasokan batu bara pada 17 PLTU sempat kritis di awal tahun. Sebab itu, pemerintah mulai menyusun strategi agar kondisi serupa tidak berulang. 

Hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM hingga Kementerian Perdagangan ditentukan bahwa PLN akan memberi batu bara seharga pasar. 

Rencana ini juga disusul dengan pembentukan badan layanan umum (BLU). Lembaga ini nantinya akan memberikan subsidi bagi PLN agar mampu membeli batu bara seharga pasar. 

Pada saat yang sama PLN hanya diberikan tugas oleh pemerintah membeli seharga US$70 per metrik ton. Selisih antara kemampuan PLN dan harga pasar akan ditanggung oleh BLU. 

Kendati demikian, rencana ini belum bersifat final. Pemerintah masih akan melakukan sejumlah pertemuan dengan stakeholder sebelum mengambil sikap. 

Di sisi lain, Dewan turut meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan data pelaksanaan DMO oleh perusahaan per bulan bersamaan dengan data perusahaan yang dicabut izinnya. 

“Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan pelaksanaan kebijakan DMO batu bara dan memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.” 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PLN batu bara
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top