Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah memastikan validitas data peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan menjelang pelaksanaan vaksinasi booster.
Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 dosis penguat secara gratis kepada peserta PBI.
“Total jumlah peserta vaksin booster gratis ini akan tergantung dengan data valid peserta PBI dan masyarakat rentan. Komisi IX DPR RI berkomitmen seluruh masyarakat kurang mampu di desil terbawah akan mendapatkan vaksin booster yang dibiayai oleh negara,” ujar Felly, dikurip dari tempo.co, Selasa (11/1/2022).
Felly menuturkan DPR telah memberi rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperbaiki data peserta PBI. Langkah ini untuk memastikan agar rakyat dengan ekonomi bawah bisa mendapatkan hak memperoleh vaksin booster secara gratis.
Adapun pemerintah segera membuka program vaksin booster setelah lima merek vaksin memperoleh emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kelima merek vaksin itu adalah CoronaVac (Sinovac), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax.
Berdasarkan skema awalnya, vaksin booster akan dibuka melalui dua jalur. Selain jalur vaksin gratis, pemerintah berencana mengizinkan penyuntikan vaksin dosis ketiga secara mandiri.
Felly menyatakan DPR dan pemerintah telah membahas rencana vaksinasi Covid-19 booster sejak 14 Desember 2021. Pembahasan itu meliputi ketersediaan vaksin yang akan digunakan untuk dosis ketiga.
Pemerintah, kata Felly, menjamin stok vaksin booster mencukupi bila dihitung berdasarkan kebutuhannya sesuai rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).
Selain ketersediaan vaksin, Felly melanjutkan, pihaknya menyoroti sasaran penerima vaksin booster. DPR meminta pemerintah memastikan vaksin booster diproiritaskan kepada kelompok rentan.
Namun, belakangan ini tersiar kabar bahwa Presiden Joko Widodo berencana menggratiskan vaksin booster untuk seluruh masyarakat.
