Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah untuk menyediakan minyak goreng subsidi selama enam bulan ke depan, dinilai bisa membantu masyarakat dan sedikit meredam lonjakan inflasi.
Seperti diketahui, pemerintah akan menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000/liter di tingkat konsumen selama enam bulan ke depan, menyusul kenaikan harga barang sembako tersebut sejak libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peningkatan inflasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah dinilai sudah sepantasnya melakukan suatu intervensi guna menjaga agar inflasi tetap terkendali.
Apalagi, minyak goreng sebagai salah satu bahan pangan merupakan salah satu komoditas basket terbesar penyumbang inflasi. "Harapannya dengan terjaganya inflasi dan tidak meningkat sangat tajam, salah satu tekanan untuk daya beli masyarakat bisa terantisipasi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Kamis (6/1/2022).
Akan tetapi, penyediaan minyak goreng murah di pasar dinilai perlu diimbangi dengan menjaga alur distribusi. Yusuf menyebut hal itu dilakukan untuk mencegah munculnya oknum penimbun minyak goreng di tengah kenaikan harga bahan pangan tersebut.
"Oknum penimbun minyak goreng bisa saja muncul memanfaatkan kesempatan tren atau momentum kenaikan harga minyak goreng," jelas Yusuf.
Adapun, pemerintah menyatakan bahwa ketersediaan minyak goreng murah akan disiapkan hingga enam bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi berkala. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Besaran volume minyak goreng yang disediakan pemerintah adalah 1,2 miliar liter selama enam bulan. Untuk itu, Airlangga menyebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Nantinya, penyediaan dan pembayaran kebutuhan anggaran selama enam bulan tersebut akan dilaksanakan oleh BPDPKS. "Termasuk pembayaran PPN, mempersiapkan perjanjian kerja sama dengan [perkebunan kelapa sawit], dan penetapan surveyor independen," jelas Airlangga.
