Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya turun tangan untung menengahi permasalahaan antara manajemen PT Pertamina (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Kementerian Ketenagakerjaan harus mempertemukan manajemen perusahaan dan FSPPB di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (22/12/2021). Pertemuan ini digelar setelah serikat pekerja mengancam mogok kerja pada 29 Desember lantaran tuntutan terhadap manajemen tidak digubris.
"Pertemuan ini sebagai upaya nyata Kemnaker untuk merespons kondisi hubungan industrial yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dan hangat dibicarakan, baik pada media online dan media sosial yang dalam beberapa hari menjadi topik bahasan yang hangat," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, di Jakarta, dalam siaran pers Kamis (23/12/2021).
Putri mengatakan dinamika hubungan industrial yang terjadi di Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok kerja pada 29 Desember 2021. Rencana mogok kerja ini telah diberitahukan kepada stakeholders.
"Oleh karenanya, Kemnaker memfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada tanggal 22 Desember 2021, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta Presiden FSPPB dan tim," katanya.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan di antaranya konsultasi dan komunikasi antar pihak masih perlu dioptimalkan; salary increase (kenaikan upah) diperlukan komunikasi yang efektif antar pihak; kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan content PKB; serta penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenanganya dengan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku.
Baca Juga
"Untuk dapat mem-follow-up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca Natal dan sebelum Tahun Baru," ujarnya.
Sebelumnya FSPPB menyebut sudah ada pertemuan dengan manajemen Pertamina untuk membicarakan masalah di balik mogok kerja ini.
"Pertemuan diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa, Kamis (22/12/2021).
Pertemuan berlangsung pada Rabu atau dua hari setelah serikat menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja kepada Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah. Hakeng menyebut pertemuan digelar di Kantor Kemnaker di Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Hekeng mengatakan turut hadir Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto dan juga Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto
Dia mengapresiasi langkah Kemnaker yang langsung merespons surat pemberitahuan mogok kerja yang mereka kirimkan pada 20 Desember. Akan tetapi, ia menilai pertemuan ini sebenarnya belum sesuai dengan harapan serikat pekerja.
"Kami belum melihat ada upaya menciptakan pembicaraan yang setara antara manajemen dan serikat," kata dia. Padahal, kata dia, serikat selalu mencoba untuk membuka jalur komunikasi dengan manajemen untuk menyelesaikan masalah yang ada.
