Bisnis.com, JAKARTA – Molornya penerbitan Peraturan Presiden terkait harga jual listrik bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) memberikan sentimen negatif bagi minat investasi energi terbarukan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan berlarut-larutnya pembahasan terkait regulasi tersebut membuat pengembangan sektor energi hijau semakin tidak kompetitif.
"Dampaknya membuat tata usaha dan tata niaga bisnis energi baru terbarukan menjadi kurang kompetitif. Perpres ini bisa membuat sektor EBT lebih kompetitif dan menarik bagi pengusaha EBT," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/12/2021).
Lebih lanjut, Bisman menyebutkan bahwa kepastian hukum saat ini cukup dibutuhkan oleh kalangan pengusaha di energi terbarukan. Ketiadaan beleid mengenai energi terbarukan akan membuat minat juga menurun. "Dengan adanya kepastian hukum akan menjamin kepastian dan kenyamanan berusaha untuk EBT," ujarnya.
Meski demikian dia menyadari bahwa penetapan harga jual listrik bersumber dari energi terbarukan ini berpotensi memberikan beban baru bagi PLN maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Selama ini, pengembangan EBT membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bila biaya ini dapat ditekan, maka akan membuat harga jual energi hijau lebih kompetitif dan bersaing dengan energi fosil maupun gas.
"Tapi kalau tidak ditekan harganya akan sulit bersaing dengan fosil dan gas. Pemerintah perlu memberi insentif dalam bentuk lain termasuk keseriusan dalam UU EBT yang sampai hari ini belum dimulai pembahasannya," ujarnya.
