Bisnis.com, JAKARTA - Taiwan baru saja kehilangan sekutu diplomatiknya. Sebanyak 14 sekutunya yang tersisa hanya menyumbang 0,2 persen dari total PDB dunia, menurut Data Bank Dunia.
Belum lama ini, Nikaragua memutuskan hubungan dengan Taipei dan memberikan dukungan kepada Beijing, seperti dalam laporan dari media pemerintahan, El 19 pada 10 Desember.
China berkampanye untuk mengisolasi pulau demokrasi yang dianggapnya sebagai provinsi yang memisahkan diri.
Mitra diplomatik Taiwan yang paling kuat secara ekonomi saat ini adalah Guatemala, yang memiliki PDB terbesar di Amerika Tengah sebesar US$77,6 miliar pada 2020, menurut Bank Dunia. Ekonomi China tahun itu mencapai US$14,7 triliun.
"Pemerintah Republik Nikaragua mengakui bahwa hanya ada satu China tunggal di dunia. Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili seluruh Tiongkok dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok," kata Menteri Luar Negeri Denis Moncada dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Bloomberg.
Seperti diketahui, China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Taipei sebagai prasyarat untuk pengakuan dari Beijing. Taiwan sendiri telah menegaskan bahwa negaranya adalah negara berdaulat de facto yang terpisah dari China.
Baca Juga
Rapuhnya hubungan kedua bangsa ini diikuti dengan proyeksi hengkangnya perusahaan Taiwan dari China.
Dilansir Bloomberg pada Rabu (22/12/2021), konglomerasi Far Eastern Group dikenai denda US$14 juta pada November lantaran disebut melanggar aturan lingkungan, lahan, kesehatan, dan keamanan oleh Pemerintah China.
Namun, sanksi tersebut diyakini utamanya karena Far Eastern menjadi penyokong dana terbesar bagi Presiden Taiwan Tsai Ing-wen.
Sebelumnya, Chairman Far Eastern Group Douglas Hsu menyangkal bahwa dirinya diam-diam mendukung kemerdekaan Taiwan dari China. Dia mengungkapkan bahwa dirinya menentang gagasan bahwa Taiwan adalah negara merdeka dan khawatir tentang meningkatnya sentimen anti-China di Taiwan.
"Dengan suasana politik di Taiwan seperti saat ini, opini publik membuat bisnis Taiwan merasa bersalah ketika mereka berinvestasi di China. Seharusnya tidak perlu seperti ini," tulisnya dalam opini United Daily News pada November lalu.
Artikel tersebut merupakan respons pertama dari Hsu sejak perusahaannya dikenai denda.
"Saya, seperti mayoritas orang Taiwan, berharap kedua sisi Selat Taiwan dapat mempertahankan status quo. Saya selalu menentang kemerdekaan Taiwan. Sejalan dengan AS dan komunitas internasional, saya mendukung prinsip satu-China," tulis Hsu.
Terkait dengan artikel tersebut, Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang mengatakan bahwa Partai Komunis China telah menekan rakyatnya dan memanfaatkan dunia bisnis untuk mencapai tujuan politiknya.
"China selalu brutal. Mereka tidak memahami demokrasi, perbedaan atau saling menghormati. Kami telah melihat pebisnis kaya China tiba-tiba menghilang atau dihukum. Ini juga pernah terjadi pada kalangan selebritasnya," ungkapnya.
