Bisnis.com, JAKARTA - Truk pengangkut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sepanjang jalur Sukabumi-Jakarta disebut sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan. Pasalnya, banyak armada AMDK masuk dalam kategori ODOL.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan Over Dimension Over Loading (ODOL) membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan lebih awal.
“Ini sangat disayangkan. Setiap tahun pemerintah terpaksa menganggarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin lebih awal dari usia estimasi jalan ketika dibangun," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (17/12/2021).
Penelitian KPBB mendata fenomena ODOL terjadi pada pengangkutan sedikitnya 23 jenis komoditas, termasuk batu, plastik, besi, tanah, bijih plastik, semen, minyak goreng, BBM dan batu bara.
Menurut Ahmad, angkutan barang berupa cairan, utamanya air minum kemasan, memiliki potensi kecelakaan lebih besar akibat efek momentum cairan pada laju truk.
Dia merujuk pada fenomena sloshing, yakni pergeseran tiba-tiba koordinat pusat massa cairan yang mempengaruhi momen guling terutama pada medan jalan berupa bidang miring, tikungan atau dalam posisi berhenti mendadak.
Khusus untuk Wilayah Sukabumi dan Bogor pada Juni 2012, laporan KPBB menyebut 8 hari traffic counting mencatat industri AMDK menggunakan 1.076 armada truk Wing Box untuk distribusi barang ke berbagai wilayah.
Berdasarkan klasifikasi kendaraan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan, berat kosong truk Wing Box adalah 11 ton, dengan daya angkut barang maksimal yang diizinkan sekitar 9,7 ton.
Dengan klasifikasi itu, truk sedianya hanya boleh mengangkut 511 galon air, dengan berat isi 19 liter, per sekali jalan. Faktanya, armada truk Wing Box mengangkut galon air dua kali lipat lebih banyak, hingga 1.100 galon bahkan mencapai 1.200 galon.
"Hasil penelitian KPBB Juni 2021 menunjukkan sebanyak 60,13 persen armada angkutan AMDK di jalur jalan raya Sukabumi-Bogor memiliki kelebihan beban hingga 123,95 persen dan 39,87 persen memiliki kelebihan beban 134,57 persen," katanya.
Menurut Ahmad, pelanggaran rutin ODOL angkutan barang itu berlangsung menahun meski peraturan perundangan, berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sudah sedemikian lengkap dan rinci, termasuk sanksi hukumnya.
Data Kementerian Perhubungan pada 2017 menyebutkan ODOL angkutan barang memaksa pemerintah mengeluarkan Rp43 triliun untuk perbaikan kerusakan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan raya di berbagai daerah.
"Kerugian akibat ODOL kendaraan angkut barang itu belum menghitung dampak kecelakaan dari kasus pecah ban, under-speed yang menyebabkan tabrak belakang, patah as, dan rem blong akibat tidak mampu menahan momentum kelebihan beban," tambahnya.
Adapun, ODOL merujuk pada tonase dan muatan kendaraan roda empat yang melebihi daya pikul jalan dan struktur jembatan. Secara teoritis, truk ODOL kurang stabil, lebih sulit dikendalikan dan membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk pengereman.
Peneliti KPBB, Alfred Sitorus menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyusun kebijakan penerapan Zero ODOL, penghentian total operasi truk ODOL, per 1 Agustus 2018.
Namun, kebijakan itu tertunda pelaksanannya hingga hingga lima kali. Menurutnya, pelanggar ODOL pada dasarnya adalah pencuri aset negara berupa dana rekonstruksi dan perawatan jalan dan jembatan dengan dalih penyediaan armada logistik murah.
Ahmad menyarankan penegakan hukum secara ketat dan efektif atas pelanggar ODOL dimulai dari armada AMDK. Keberhasilan penertiban armada AMDK dapat memicu tingkat kepatuhan armada angkutan barang lainnya.
"AMDK di Indonesia dikontrol oleh 1 market leader yang menguasai 46,7 persen pasar nasional sehingga memudahkan langkah untuk menggadengnya sebagai pelopor Zero ODOL," katanya.
Adapun, Data Asosiasi Pengusaha Air Minum Kemasan (Aspadin) menyebut sekitar 80 persen dari 29 miliar liter penjualan air kemasan pada 2020 beredar di Jawa. Setengah dari angka itu adalah konsumsi warga Jakarta Raya.
