Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) menyatakan komitmennya untuk melakukan transisi energi kepada penggunaan energi baru terbarukan. Perseroan akan melaksanakan tugas dari pemerintah hingga mencapai karbon netral pada 2060.
Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021 - 2030, perusahaan menetapkan pengembangan energi baru terbarukan hingga 51,6 persen. Sementara itu sisanya 48,4 persen memakai bahan bakar dari energi fosil.
Selama 9 tahun ke depan, perusahaan setrum berencana membangun kapasitas pembangkit listrik hingga 40.575 megawatt (MW). Artinya, dari pembagian tersebut 20.923 MW listrik berasal dari pembangkit energi baru terbarukan dan 19.652 MW dari energi fosil.
Kebijakan ini ditetapkan PLN seiring dengan upaya pemerintah menekan emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi bersih di dalam negeri. Hal ini juga telah disepakati bersama oleh negara G20 dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement).
"PLN berkomitmen menjalankan program sesuai RUPTL 2021 - 2030," kata Direktur Energi Primer Rudy Hendra Prastowo kepada Bisnis, Minggu (12/12/2021).
Terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo berkomitmen menjalankan amanat pemerintah untuk melakukan transisi energi. Eks Komisaris PLN itu optimistis perseroan mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.
Baca Juga
Saat dilantik pada 6 Desember, Darmawan mendapat tiga tugas utama dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ketiganya adalah transformasi di tubuh korporasi, transisi energi serta mengatasi kondisi oversupply.
"Saat ini ada program karbon netral 2060, transisi ke energi baru terbarukan. Untuk itu perlu ada persiapan dalam diri PLN agar program ini berjalan dengan baik," katanya.
Dirut yang akrab disapa Darmo itu meyakini dapat menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan transisi ini. Termasuk sejumlah kebijakan strategis yang diberikan Kementerian BUMN, Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan.
"Ini tugas khusus, masa transisi ini harus berjalan dengan smooth. Investasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi akan kita galakkan. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden, proses transisi juga jangan membebani APBN," tuturnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan setidaknya tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 648 MW pada 2022 sesuai RUPTL.
Meski begitu, dia memperkirakan akan ada tambahan sekitar 500 MW kapasitas listrik di luar sistem yang direncanakan PLN. Sehingga diperkirakan akan ada tambahan kapasitas pembangkit hingga 1 GW energi terbarukan pada tahun depan.
Fabby mendorong agar pengembangan sistem kelistrikan yang dijalankan PLN harus berorientasi menuju 100 persen pemanfaatan energi baru terbarukan.
"PLN perlu lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mempercepat proses negosiasi PPA dan keluar dengan jadwal lelang pembangkit, serta melihat pengembangan PLTS Atap sebagai peluang untuk mendukung transformasi bisnis PLN," katanya.
