Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menegaskan AS harus memerangi pencucian uang dan penghindaran pajak di dalam negeri jika ingin mempromosikan upaya antikorupsi di seluruh dunia.
“Amerika Serikat tidak dapat menjadi suara yang kredibel untuk pemerintahan yang bebas dan adil di luar negeri jika, pada saat yang sama, kita membiarkan orang kaya melanggar undang-undang kita dengan impunitas,” kata Yellen dalam teks pidato, mengutip Bloomberg, Jumat (10/12/2021).
Yellen dijadwalkan untuk berbicara di Gedung Putih pada The Summit for Democrasy, acara dua hari dengan peserta lebih dari 100 pemerintah, bersama dengan aktivis, pemimpin sektor swasta dan wartawan.
Kepala Departemen Keuangan mengatakan dominasi sistem keuangan AS di pasar internasional dan undang-undang yang longgar berarti menimbulkan argumen yang bagus bahwa, saat ini, tempat terbaik untuk menyembunyikan dan mencuci keuntungan yang tidak sah sebenarnya adalah Amerika Serikat.
Hal itu, kata Yellen, adalah mengapa Departemen Keuangan pada pekan ini mengumumkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan-perusahaan AS milik domestik dan asing untuk memberikan informasi baru tentang orang-orang yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan mereka.
Departemen Keuangan AS juga mengatakan pada minggu ini akan mencari komentar publik tentang aturan yang diusulkan yang mewajibkan pembeli real estat AS mengungkapkan identitas mereka.
Baca Juga
“Kadang satu-satunya properti mewah ini adalah rumah untuk keuntungan haram, mereka adalah binatu uang di lantai 81,” kata Yellen.
Yellen menambahkan, upaya antikorupsi juga termasuk dorongan baru pemerintah untuk menegakkan undang-undang pajak yang ada di AS.
“Bukan hanya aktor asing yang menyalahgunakan sistem keuangan kita. Ada korupsi di sini di rumah. Terutama dalam hal bagaimana orang membayar pajak atau lebih tepatnya, bagaimana mereka tidak membayarnya,” jelas dia.
Departemen Keuangan AS memperkirakan bahwa penghindaran pajak, sebagian besar oleh rumah tangga dan perusahaan berpenghasilan tinggi, merugikan pemerintah hingga US$600 miliar dalam pendapatan yang hilang tahun lalu.
Pemerintahan Biden telah meminta Kongres dana tambahan untuk membantu memperkuat penegakan undang-undang Build Back Better yang sekarang tertunda di hadapan anggota parlemen.
