Bisnis.com, JAKARTA - Dalam satu tahun ke depan, Indonesia akan melaksanakan amanat Presidensi G20. Arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk peran ini adalah untuk mendorong pembahasan tiga hal utama.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyebut Presiden meminta agar tiga isu yang harus didorong pada berbagai forum G20 nantinya adalah; isu kesehatan atau penanganan pandemi Covid-19, penanganan perubahan iklim dan mekanisme pembiayaannya, serta perpajakan internasional.
"Masih banyak agenda-agenda lain, tetapi ini yang menjadi utama dan didorong oleh Presiden, dan akan kita gaungkan," kata Febrio pada webinar, Senin (6/12/2021).
Pertama, isu kesehatan. Hal utama yang akan didorong oleh Indonesia saat memegang Presidensi G20 adalah memastikan distribusi vaksin Covid-19 secara merata. Apalagi, saat ini sudah ada 10 varian dari virus SARS-CoV-2, terbagi ke kategori variant of interest (VOI) dan variant of concern (VOC). Varian terbaru yaitu Omicron, jatuh pada kategori variant of concern (VOC).
"Ke depan kita juga dorong produksi vaksin secara merata, jangan hanya di negara maju. Saat ini, banyak negara maju di Uni Eropa surplus vaksinnya. Di Afrika, banyak yang [vaksinasinya] belum sampai 10 persen," tutur Febrio.
Di Indonesia, pemerintah menargetkan setidaknya vaksinasi bisa mencapai 70 persen di awal 2022 mendatang.
Baca Juga
Kedua, agenda perubahan iklim. Febrio mengungkapkan koordinasi pembiayaan untuk transisi menuju energi bersih guna meminimalisasi dampak perubahan iklim akan menjadi fokus pembahasan. Pasalnya, transisi energi atau menuju net-zero emission diakui bukan hal yang murah.
"Kita memang berusaha mengedepankan agenda ini. Indonesia pun sangat terkena dampak yang serius dari perubahan iklim. Kita negara kepulauan, dengan adanya perubahan iklim, bencana jadi lebih sering [terjadi]. Lalu, kenaikan tinggi laut juga sangat mengancam," lanjutnya.
Untuk mewujudkan hasil yang konkret, maka Jokowi mengarahkan agar proyek-proyek yang berkelanjutan (sustainable) bisa dikedepankan melalui forum G20 tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Presidensi G20 diharapkan bisa menagih komitmen dari semua negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan tersebut.
Ketiga, perpajakan internasional. Febrio mengatakan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, akan melanjutkan agenda yang sudah lama dilakukan oleh G20 dan OECD terkait dengan hak pemajakan internasional dan tingkat pajak minimum terhadap perusahaan multinasional.
Sebelumnya, Presidensi G20 oleh Italia bersama dengan OECD telah menyepakati solusi dua pilar untuk menangani tantangan dari semakin meningkatnya digitalisasi ekonomi.
Pilar pertama menyepakati hak pemajakan oleh negara yang menjadi pasar dari perusahaan multinasional, untuk menarik pajak dari perusahaan tersebut walaupun tidak memiliki kantor fisik di negara pasar.
"Ini sudah disepakati, dan akan ditandatangani di masa Presidensi [G20] Indonesia pada sekitar Juli 2022. Ini adalah suatu milestone yang sangat penting dalam pemajakan internasional, dan hak pemajakan bagi negara pasar," jelasnya.
Selanjutnya, pilar kedua mengatur minimum tax-rate atau tingkat pajak minimum pada perusahaan multinasional di mana pun ia beroperasi atau memiliki kantor. Pilar kedua ini ditujukan untuk menghindari adanya penghindaran pajak oleh perusahaan dengan pergi ke negara-negara tertentu dengan tarif lebih rendah.
"Sehingga hak pemajakan ini bisa membuat tax base kita lebih baik ke depannya. Walaupun, kita dalam konteks globalisasi dan digital economy," tutupnya.
Forum G20 yang akan dipimpin Indonesia selama setahun ke depan akan meliputi berbagai kegiatan seperti 150 pertemuan dan side event berbentuk working group tingkat Sherpa dan Finance Track, dan nantinya ditutup dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Oktober 2022.
