Bisnis.com, MUARA ENIM – Emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam salah satu proyek pembangkit listrik perseroan, yaitu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang Sumsel 8.
Deputi General Manager konsorsium pelaksana PLTU Sumsel 8 PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) Gusti Anggara mengatakan PLTU Sumsel 8 nantinya akan menggunakan teknologi flue gas desulphurization atau FGD untuk menekan emisi dan mendukung pencapaian net zero emission.
“Jadi teknologi itu memungkinkan pembangkit kami sangat ramah lingkungan dikarenakan sulfur yang keluar sudah kami reduce melalui teknologi ini,” ungkap Gusti, dikutip Rabu (17/11/2021).
PLTU Sumsel 8 merupakan satu-satunya pembangkit listrik di Sumatra yang menerapkan teknologi FGD ini. Penggunaan teknologi ini diklaim dapat mengurangi kandungan sulfur dalam gas buang hingga 50 persen.
Pada prinsipnya, FGD menggunakan bahan baku batu kapur yang dihaluskan. Batu kapur ini kemudian ditempatkan di absorber yang terletak sebelum cerobong asap atau chimney.
Gusti menjelaskan flue gas yang dihasilkan boiler nantinya akan melewati absorber dan batu kapur (CaCo3) akan menyerap gas SO2 dan SO3 sehingga bereaksi menghasilkan CaSO2 atau gypsum.
Baca Juga
PLTU Sumsel 8 sendiri digarap oleh HBAP yang merupakan konsorsium yang dibentuk antara Bukit Asam dan perusahaan China, Huadian Hongkong Company Limited. PTBA memegang kepemilikan sebesar 45 persen dalam konsorsium ini, sedangkan 55 persen dimiliki oleh Huadian. Nilai investasi pembangkit ini mencapai US$1,68 miliar.
Gusti mengatakan progres pembangunan PLTU yang terletak di Muara Enim, Sumatra Selatan ini telah mencapai 92,84 persen hingga Oktober 2021. Ia pun optimistis pembangunan akan selesai sesuai dengan target pada 7 Maret 2022.
Manajemen PTBA siap untuk mengoperasikan PLTU dengan kapasitas 2x660 MW tersebut setelah progres pembangunan selesai. Namun, Gusti belum memastikan beroperasinya PLTU karena hal ini menyangkut banyak pihak.
“Kalau target, kami tetap menargetkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun apakah itu terealisasi atau tidak, kami butuh juga konfirmasi dan masukan dari banyak pemangku kepentingan seperti PLN,” pungkasnya.
