Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan komitmen bantuan pendanaan untuk upaya penurunan emisi karbon dari negara maju ke negara berkembang berjalan lamban.
Salah satunya yakni komitmen pendanaan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Luhut mengatakan telah berkali-kali bertemu Utusan Khusus Presiden AS untuk iklim, John Kerry.
Sebanyak lika kali pertemuan dilakukan secara daring dan satu kali lawatan langsung ke Washington DC belum lama ini. Dia menyatakan besaran komitmen dan tenornya telah disepakati, meski belum kunjung diteken.
"Kami sudah sepakat [pembangunan sumber energi hijau] 5,5 Gwh dengan [pendanaan] US$25 miliar dalam 8 tahun ke depan. Janjinya tanda tangan di Glasgow. Sampai saat terakhir, akhirnya ditunda awal tahun depan," kata Luhut dalam webinar, Rabu (17/11/2021).
Pada KTT Perubahan Iklim 2015 di Paris, Indonesia sudah menyatakan akan memangkas emisi karbon hingga 29 persen pada 2030. Angka pemangkasan dapat mencapai 41 persen jika dibarengi dengan bantuan internasional.
Luhut mengatakan pada KTT Perubahan Iklim 2021 atau COP26 di Glasgow, Inggris, negara-negara maju mendesak untuk menaikkan target pemangkasan emisi Indonesia menjadi 50 persen. Tetapi, dia mengatakan hal itu hanya bisa tercapai dengan bantuan pendanaan dan teknologi dari negara-negara tersebut.
"Komitmen ini tinggal komitmen saja dan sangat pelan kemajuannya. Kita mau saja [naikkan target pemangkasan emisi], asal ada dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju," ujarnya.
Sementara itu, dia juga menekankan pentingnya pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya pemangkasan emisi karbon.
Namun, mahalnya harga kendaraan listrik khususnya roda empat masih menjadi tantangan bagi pasar dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah akan turun tangan memberikan subsidi yang langsung menyasar pada penurunan harga kendaraan listrik. Hal itu dengan harapan serapan di pasar dalam negeri dapat ditingkatkan di tahap awal pengembangannya. Sampai volume produksinya bertambah, harganya akan turun mengikuti mekanisme pasar.
Dia pun mengatakan pemerintah tengah menggodok kebijakan tersebut, termasuk insentif untuk kendaraan listrik roda dua.
"Mobil listrik harus disubsidi pemerintah. Subsidinya itu ada gap 12 persen dibandingkan mobil biasa," katanya.
