Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk memaksimalkan potensi tambang dan industri hilir nikel, serta meningkatkan target penerimaan negara hingga 80 persen dari hasil 2021.
Desakan itu disampaikan DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, serta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Rabu (10/11/2021).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto saat membaca hasil RDP mendesak kedua direktorat tersebut untuk meningkatkan pendapatan negara hampir dua kali lipat.
“Memaksimalkan potensi tambang dan industri hilir nikel untuk meningkatkan target penerimaan negara minimal 1,8 kali lipat dibandingkan dengan hasil 2021,” katanya, Rabu (10/11/2021).
Semula, dewan mengusulkan agar penerimaan negara dapat naik 2 kali lipat pada 2022 dibandingkan dengan tahun ini. Namun, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin meminta agar target tersebut diturunkan.
“Dua kali lipat sulit pak. Kalau dihapus minimal-nya akan kami kejar pak. Meningkatkan target penerimaan negara, mendekati atau apa. Kalau minimal harus melebihi dua kali lipat. Itu akan sangat-sangat sulit pak,” katanya.
Baca Juga
Anggota Komisi VII Adian Napitupulu tidak menerima jawaban tersebut. Dia mengatakan bahwa menjadi Dirjen memang sulit dan harus mencapai apa yang ditargetkan. Namun, pada akhirnya disepakati kenaikan 1,8 kali lipat penerimaan negara dari nikel.
“Kalau tidak sepakat, carilah argumentasi lain, yang tidak berargumentasi pada kesulitan. Tidak siap sulit jangan jadi Dirjen,” tegasnya.
Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah meningkatkan potensi masyarakat lokal dalam pengembangan industri nasional.
Secara khusus, Dirjen Minerba juga diminta untuk mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian nikel untuk mendukung target tersebut. Adapun Dirjen ILMATE diminta untuk memperkuat industri hilir dalam negeri berbasis nikel.
Lebih lanjut, pemerintah diminta menyampaikan data laporan kegiatan pembangunan smelter kepada dewan. Kemudian, daftar perusahaan yang memiliki izin penambangan nikel, realisasi produksi, kebutuhan industry, hingga data jumlah ekspor.
Di sisi lain, Parlemen juga meminta para perusahaan tambang untuk menyampaikan luasan lahan pertambangan yang direklamasi, serta perbandingan jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing.
