Bisnis.com, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menilai bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa terkait perubahan iklim edisi ke-26 atau COP26 merupakan momentum bagi Indonesia untuk menarik investasi hijau sebesar mungkin.
Masyita menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan, energi, transportasi sebesar 650 Mton CO2e dan 398 Mton CO2e dengan bantuan pendanaan internasional. Oleh karena itu, gelaran COP26 merupakan momentum Indonesia untuk menjadi negara destinasi green investment.
“Perubahan iklim sangat berdampak kepada seluruh masyarakat dunia sehingga perlu dilakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun pada prinsipnya transisi yang dilakukan haruslah transisi yang just dan affordable,” ujar Masyita pada Selasa (2/11/2021).
Menurutnya, investasi dalam ketahanan perubahan iklim di antaranya adalah terkait perlindungan diri (self-protection), yakni dengan masyarakat mengambil langkah proaktif untuk menekan dampak perubahan iklim. Investasi swasta pun sangat penting karena dana publik saja tidak cukup untuk mencapai tujuan net zero.
Masyita menilai bahwa negara-negara maju harus mewujudkan janji mereka dalam Long-term Finance (LTF) untuk memobilisasi setidaknya US$100 miliar dalam pendanaan iklim per tahun pada 2020 kepada negara berkembang dan kurang berkembang, dalam transisi dan mencapai target iklim mereka. LTF merupakan janji negara-negara maju yang tertuang dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement).
“Indonesia memandang COP26 harus menetapkan timeline, indikator, sistem monitoring, bentuk pembiayaan, dan milestone yang jelas untuk memobilisasi pembiayaan global untuk mendukung tercapainya tujuan iklim yang lebih ambisius, tetapi just and affordable,” ucapnya.
Dalam menghindari perubahan iklim, Indonesia telah melakukan berbagai upaya di antaranya menginisiasi sistem penganggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama 2016–2019, rata-rata realisasi belanja untuk perubahan iklim sebesar Rp86,7 triliun per tahun dan rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim di APBN mencapai 4,1 persen per tahun.
Menurut Masyita, Indonesia pun telah menggunakan instrumen carbon pricing yang terdiri dari carbon tax dan carbon trading dalam pengendalian perubahan iklim. Ketentuan terkait pajak karbon tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Penerapan cap-and-tax dan cap-and-trade yang menjadi satu ekosistem pendanaan perubahan iklim akan menjadi enabling environment bagi pengembangan pendanaan untuk mencapai target NDC Indonesia. Voluntary market untuk pasar karbon sudah terjadi dan saat ini sedang dilakukan pilot project di BUMN kita seperti PLN dan sedang dibangun pasar karbon antar BUMN yang surplus dan defisit carbon credit," ujarnya.
COP26 berlangsung di Glasglow, Skotlandia pada 31 Oktober–12 November 2021. COP26 memiliki empat agenda yang merupakan penyempurnaan dari COP edisi sebelumnya demi mencapai tujuan utama konfrensi tersebut, yaitu menekan laju pemanasan global.
Keempat agenda tersebut adalah menyetujui langkah perubahan komitmen pengurangan emisi, memperkuat adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, mengalirkan pendanaan untuk aksi iklim, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam transisi energi dan transportasi ramah lingkungan.
