Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tersangkut Kasus Syarat Tes PCR untuk Naik Pesawat, Ini Penjelasan Erick Thohir dan Luhut

Terseretnya nama Erick Thohir dan Luhut B. Pandjaitan dalam bisnis penyediaan jasa tes PCR sebagai syarat perjalanan transportasi membuat keduanya menyampaikan klarifikasi lewat Staf Khusus dan Juru Bicaranya.
Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11/2020)./Antara
Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Terseretnya nama Erick Thohir dan Luhut B. Pandjaitan dalam bisnis penyediaan jasa tes PCR sebagai syarat perjalanan transportasi membuat keduanya menyampaikan klarifikasi lewat Staf Khusus dan Juru Bicaranya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, isu terkait dengan Erick Thohir yang ikut bermain tes PCR sangat tendensius.

Dari jumlah total tes PCR yang dilakukan di dalam negeri sebanyak 28,4 juta, hanya 700.000 yang dilayani PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut-sebut terkait dengan Menteri BUMN.

Artinya, GSI hanya melayani sekitar 2,5 persen tes PCR dari total yang telah di lakukan di seluruh Indonesia, sedangkan 97,5 persen sisanya dikerjakan pihak lain.

“Jadi kalau dikatakan bermain kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main, tapi ini hanya 2,5 persen,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

Dia juga menjelaskan, keberadaan Yayasan Adaro di dalam kepemilikan GSI dengan porsi 6 persen. Akan tetapi, sejak menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir tidak lagi aktif di urusan bisnis dan yayasan tersebut.

“Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR, jauh sekali. Jadi jangan tendensius seperti itu, kita harus lebih clear melihat semua,” ujarnya.

Tak hanya itu, Arya juga menegaskan, ketentuan mengenai PCR tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Sejauh ini, pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk lab tertentu, kecuali tentunya yang sesuai standar yang ditentukan Kementerian Kesehatan.

“Lagian, kalau ga pake PCR lebih menguntungkan banyak BUMN, seperti Angkasa Pura, ASDP, Garuda Indonesia, Citilink, dan hotel,” tekannya.

Senada, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi membantah kabar yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR.

Menurutnya, Luhut selama ini hanya mendorong pihak swasta untuk ikut membantu penanganan pandemi.

“Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI. Apalagi, Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan, sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” kata Jodi lewat pesan singkat.

Jodi menjelaskan, ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020. Para pengusaha tersebut kemudian mengajak Luhut mendirikan GSI yang berfokus melayani tes Covid-19.

GSI sendiri didirikan sebagai solusi atas sulitnya tes Covid-19 di awal pandemi. Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat GSI, dan kantor pertama perusahaan itu pun hasil sumbangan dari salah seorang pengusaha.

Jodi menyampaikan bahwa GSI tidak pernah membagikan dividen, termasuk untuk Luhut. Keuntungan perusahaan itu digunakan untuk menggelar tes Covid-19 gratis secara massal.

Lebih lanjut, Jodi juga meluruskan soal alasan pemerintah mewajibkan tes PCR dalam perjalanan. Ia berkata, aturan itu dibuat untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.

“Perlu disadari bahwa kebijakan tes PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Nataru [natal dan tahun baru] ya. Data dari kami menunjukkan tingkat mobilitas, di Bali misalnya sudah sama dengan Nataru tahun lalu,” ucapnya.

Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut, sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR.

Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) sebagai penyedia jasa tes Covid-19.

Edy mengatakan, perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA).

Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu juga dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper