Bisnis.com, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai U$500 juta kepada Indonesia guna mendukung upaya pemulihan ekonomi dan mendorong lingkungan usaha yang semakin kompetitif dan ramah investasi.
Direktur ADB untuk Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan Asia Tenggara Jose Antonio Tan III menyebut pinjaman berbasis kebijakan ini juga disertai oleh bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan.
"Pinjaman berbasis kebijakan, yang diiringi oleh bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan, didesain agar menjadi bagian penting dari strategi pemerintah melakukan pemulihan pascapandemi Covid-19. Subprogram ini akan membantu Indonesia menciptakan lingkungan yang ramah investasi, memfasilitasi perdagangan, dan membangkitkan dunia usaha," kata Jose dalam siaran resmi, Jumat (29/10/2021).
Pinjaman ini sejalan dengan program Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan (Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) yang diajukan oleh ADB untuk Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mencapai pertumbuhan secara pesat sekaligus inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu aspek dalam program ini juga sejalan dengan agenda reformasi struktural Indonesia. ADB menyebut program ini akan mendukung upaya reformasi Indonesia yang sedang berjalan seperti mempermudah langkah-langkah memulai usaha, menarik investasi asing langsung bagi sektor manufaktur, dan menyederhanakan transaksi terkait lahan bagi investor.
ADB menyebut subprogram pertama itu juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan layanan logistik, memfasilitasi perdagangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memberi insentif bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan keterampilan pekerja.
Baca Juga
"Program ini mendukung pelaksanaan strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020–2024, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui reformasi," lanjut Jose.
Reformasi struktural diperlukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didorong oleh ekspor komoditas, sehingga perekonomian akan terimbas jika perdagangan komoditas memburuk.
Porsi manufaktur dalam ekonomi Indonesia turun menjadi 20 persen pada 2019 dari sebelumnya 32 persen pada 2002. Selain itu, investasi swasta terkonsentrasi pada sektor sumber daya dan perekonomian digital, dengan dampak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.
Untuk mengatasi berbagai kendala pertumbuhan tersebut, pemerintah baru-baru ini melakukan reformasi penting yang luas guna mendorong investasi, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah juga bermaksud meningkatkan efisiensi logistik dan perdagangan, serta produktivitas perusahaan. Reformasi tersebut akan menurunkan hambatan bagi investor, mengurangi biaya dan meningkatkan transparansi bagi sektor swasta, meningkatkan daya saing, serta memfasilitasi pertumbuhan dunia usaha.
Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan ini juga berupaya meningkatkan kesetaraan gender. Caranya dengan meningkatkan pengumpulan data pada usaha milik perempuan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan usaha dengan pemerintah.
"Dengan mendukung rencana pembangunan jangka menengah, program ini selaras dengan sasaran iklim pemerintah, atau kontribusi yang ditentukan secara nasional, berdasarkan Kesepakatan Paris," tulis ADB.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja yang muda, dan pasar domestik yang besar. Namun, rata-rata pertumbuhan ekonominya masih berkisar di 5 persen. Pada 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang pertama sejak krisis keuangan Asia.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki pertumbuhan PDB tahunan sekitar 7 persen agar mampu pulih dari pandemi dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, dan 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
