Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggota Komisi V DPR: PCR jadi Syarat Perjalanan Memberatkan

Meskipun pemerintah melalui pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurunkan harga swab PCR maksimal Rp300.000, harga tersebut masih sangat tinggi.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 28 Oktober 2021  |  14:09 WIB
Petugas medis di RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, tengah melayani pemeriksaan tes swab PCR.  - Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif
Petugas medis di RSUD Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, tengah melayani pemeriksaan tes swab PCR. - Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai rencana mewajibkan PCR bagi semua moda transportasi akan memberatkan masyarakat.

Menurutnya, tidak ada orang yang ingin terkena virus Covid-19. Sebaliknya mereka ingin mendapatkan vaksinasi agar memiliki kekebalan tubuh yang lebih dibandingkan tidak divaksin sama sekali.

"Permasalahannya, kecepatan vaksinasi bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan vaksin. Sehingga untuk menghindari gelombang ke-3 pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat terhadap orang yang kontak erat dengan pasien Covid19, bukan dengan melakukan PCR terhadap sembarang orang," katanya, Kamis (28/10/2021).

Mengacu pada pandangan epidemiolog, dia menyebut saat ini kemampuan pelacakan kontak atau tracing oleh pemerintah belum mencapai 80 persen. Untuk di Jawa terdapat 49 kabupaten/kota yang memiliki program tracing hanya mampu mencapai 69,7 persen.

Jika kemudian potensi gelombang ke-3 ada kaitannya dengan kecepatan vaksinasi dan juga kemampuan tracing yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, apakah adil jika masyarakat yang harus menanggung akibatnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, meskipun pemerintah melalui pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurunkan harga swab PCR maksimal Rp300.000, harga tersebut masih sangat tinggi.

"Apalagi definisi moda transportasi umum untuk semua jenis. Bayangkan, KRL dengan tarif Rp3.000, angkot juga yang harganya juga di bawah Rp5.000, hal ini tentunya sangat tidak rasional. Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan," tegasnya.

Suryadi menambahkan, untuk menegakkan disiplin prokes baik di terminal, bandara, stasiun, pelabuhan dan juga di angkutannya, pemerintah harus mempersiapkan SDM, sistem informasi, hingga pemesanan tiket secara online untuk mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak.

"Begitu juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berencana menerapkan syarat wajib PCR untuk pengguna semua moda transportasi, baik darat, laut, dan udara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberlakuan wajib PCR untuk semua moda transportasi itu rencananya akan diterapkan jelang libur natal dan tahun baru (Nataru).

Dia menyebut, tes wajib PCR saat ini hanya diberlakukan bagi para calon penumpang pesawat. Adapun tujuan menerapkan syarat wajib PCR bagi semua moda transportasi adalah untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 jelang tahun baru

"Secara bertahap, penggunaan tes PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," tutur Luhut.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi Covid-19 PCR
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top