Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Poin Pokok PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba dan Batu Bara

Setidaknya terdapat empat hal utama yang terangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 26 Oktober 2021  |  20:58 WIB
Aktivitas kontrak pertambangan PT Petrosea Tbk. Anak usaha Indika Energy ini memiliki pengalaman 48 tahun di bidang kontraktor pertambangan.  - petrosea.com
Aktivitas kontrak pertambangan PT Petrosea Tbk. Anak usaha Indika Energy ini memiliki pengalaman 48 tahun di bidang kontraktor pertambangan. - petrosea.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyelesaikan Peraturan Pemerintah nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa satu di antara tiga peraturan telah diselesaikan pemerintah. 

“Sudah selesai, sudah efektif tinggal digunakan. Masih ada dua RPP yang masih berproses,” katanya saat konferensi pers, Selasa (26/10/2021). 

Setidaknya terdapat empat hal utama dalam regulasi tersebut. Pertama terkait perencanaan pengelolaan minerba nasional. Rencananya, pengelolaan Minerba nasional akan memuat soal kebijakan di bidang Minerba dan batu bara

Kemudian, strategi pengelolaan mineral dan batu bara nasional dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan mineral dan batu bara nasional. 

Kedua, kemudahan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini berisi pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan nomor induk berusaha dan integrasi elektronik. 

Selanjutnya persyaratan perizinan yang jelas dan tidak berbelit. Kemudahan perizinan usaha komoditas batuan melalui surat izin penambangan batuan (SPB). 

Ketiga, kepastian berusaha dan investasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Pokok ini berisi tahap kegiatan eksplorasi dapat diberikan perpanjangan. Lalu, pemberian persetujuan pemindahtanganan IUP/IUPK atau pengalihan kepemilikan saham dengan syarat yang ketat. 

Kemudian, kriteria kegiatan pertambangan yang terintegrasi serta jangka waktu divestasi yang mempertimbangkan kelayakan usaha dan metode penambangan. 

Keempat, pemerintah menyatakan keberpihakan kepentingan nasional dengan kewajiban PNT dalam negeri, IUP komoditas bantuan untuk modal dalam negeri, IUP untuk BUMN serta pengalihan saham asing.

“PP pengusahaan Minerba mendukung kemudahan berusaha, kepastian investasi dan menunjukan keberpihakan pada kepentingan nasional,” tuturnya. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

energi pertambangan batu bara kementerian esdm
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top